Provinsi Sumut Sumbang Daftar PNS Terpidana Korupsi Terbanyak yang Belum Diberhentikan

Sesuai peraturan yang berlaku, para ASN yang telah divonis melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan terkait jabatan seperti korupsi

Provinsi Sumut Sumbang Daftar PNS Terpidana Korupsi Terbanyak yang Belum Diberhentikan
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (21/7/2018). KPK menahan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen bersama tiga tersangka lainnya yakni staf Lapas Hendri Saputra, terpidana korupsi Fahmi Darmawansyah dan terpidana Andri Rahmad pasca operasi tangkap tangan terkait suap atas pemberian fasilitas dan perizinan di Lapas tersebut. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - KPK melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan menjalankan fungsi trigger mechanisme, untuk mendorong reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang belum diberhentikan meskipun telah divonis bersalah melakukan korupsi.

Tertanggal 10 September 2018, Mendagri telah menerbitkan surat edaran pada seluruh kepala daerah tentang penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan korupsi.

Kemudian Kamis, 13 September 2018 telah ditandatangani Keputusan Bersama Mendagri, Menpan RB dan Kepala BKN tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan.

SKB tersebut berisi 5 poin dengan target pelaksanaan maksimal sampai dengan Desember 2018.

Selain itu, BKN juga telah mengirimkan Surat pada para PPK disertai lampiran daftar nama PNS/ASN yg menjadi terpidana kasus korupsi dan seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat dengan target selesai sampai dengan Desember 2018.

Progress sejak koordinasi awal dilakukan bersama sudah lebih baik. Diharapkan dengan lebih spesifiknya data termasuk daftar nama yang diterima PPK di Kementerian ataupun Kepala Daerah, maka tindakan cepat bisa dilakukan.

Bayi Bermata Satu dan Tanpa Hidung Lahir dan Hanya Hidup 8 Jam, Ini Kemungkinan Penyebabnya

CPNS 2018 Daftar di http://sscn.bkn.go.id, Pelamar Bisa Pilih 2 Formasi Jabatan? Ini Penjelasan BKN

Ke depan diharapkan para PPK, termasuk Kepala Daerah yang paling mengetahui apa yang terjadi pada pegawai di lingkungannya agar membangun sistem pelaporan.

 Inilah Penyebab Bayi Lahir Bermata Satu (Cyclopia) Menurut Para Ahli

Inilah Jumlah Data PNS Koruptor di Provinsi, Kabupaten/Kota yang Akan Dipecat, Sumut Nomor 1

Cancer Harus Mengurangi Lembur, Pulanglah ke Rumah dan Temui Orang yang Anda Cintai

Sehingga tindakan hukum yang dilakukan tidak harus menunggu hingga ribuan ASN belum diberhentikan seperti saat ini.

Dari data BKN yang dilansir KPK, lima daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) terbanyak yang terdapat ASN terpidana korupsi belum diberhentikan adalah :
1. Sumatera Utara: 298 orang
2. Jawa Barat: 193 orang
3. Riau: 190 orang
4. NTT: 183 orang
5. Papua: 146 orang

Halaman
1234
Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved