Diminta hingga Rp 35 Juta, Guru Honorer Gadai Harta Demi Perpanjang SK, Sekda Sarankan Lapor Polisi

Guru honorer diminta membayarkan melalui transfer bank atau pun secara langsung melalui perpanjangan tangan Dinas Pendidikan.

Diminta hingga Rp 35 Juta, Guru Honorer Gadai Harta Demi Perpanjang SK, Sekda Sarankan Lapor Polisi
Forum Guru Honorer menuntut upah kerja di depan Gedung DPRD Simalungun, Senin (3/9/2018) lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Penderitaan guru honorer di Kabupaten Simalungun tampaknya tidak habis. Selain tak menerima gaji lagi selama empat bulan, guru honorer Simalungun harus membayar kutipan dari Dinas Pendidikan.

Kutipan tersebut mengatasnamakan biaya perpanjangan Surat Keputusan (SK) agar tetap menjadi guru.

Hal ini diungkapkan Benni Polin Purba guru SMP mata pelajaran Matematika.

Benni mengungkapkan Dinas Pendidikan mulai mengutip uang perpanjang SK dengan nilai Rp 7 juta hingga Rp 35 juta per guru.

Kata Benni, guru honorer diminta membayarkan melalui transfer bank atau pun secara langsung melalui perpanjangan tangan Dinas Pendidikan.

"Kadang melalui kepala sekolah, orang dinas atau melalui LSM. Kalau via transfer, kita kirim slip tansfernya melalui WhatsApp. Semua bukti kwitansinya ada kusimpan," katanya, Selasa (18/9/2018).

Benni yang juga sekretaris Forum Guru Honorer (FGH) Simalungun mengungkapkan kutipan ini rutin dilakukan setiap tahun, sejak 2013.

"Hanya sedikit yang gak mau bayar. Karena takut gak kerja lagi kan. Tahun ini ada 72 orang yang gak bayar. Karena memang kami gak ada uang lagi. Gaji pun kami gak terima lagi,"katanya seraya mengatakan tahun 2017 setiap guru dipatok Rp 15 juta.

Mirisnya, Benni mengungkapkan banyak guru yang harus menggadaikan tanah atau pun hartanya untum dapat SK perpanjang.

Halaman
12
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved