Pengungsi Sinabung Ancam Mondok di Kantor Bupati Jika Permintaan soal Ini Tak Dikabulkan

mereka ingin meminta kepastian pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) yang telah memberikan janji menyelesaikan permasalahan relokasi.

Pengungsi Sinabung Ancam Mondok di Kantor Bupati Jika Permintaan soal Ini Tak Dikabulkan
TRIBUN MEDAN/M NASRUL
Puluhan pendemo yang merupakan pengungsi erupsi Gunung Sinabung, duduk di depan Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting, Kabanjahe, Kamis (20/9/2018). Mereka mengancam akan bermalam di lokasi tersebut jika tuntutannya tidak dipenuhi. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Muhammad Nasrul

TRIBUN-MEDAN.COM, KABANJAHE - Pengungsi bencana Gunung Sinabung yang berasal dari Desa Berastepu, Kabupaten Karo, mengancam akan bermalam di halaman Kantor Bupati Karo, Jalan Jamin Ginting, Kamis (20/9/2018).

Pasalnya, mereka ingin meminta kepastian pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) yang telah memberikan janji menyelesaikan permasalahan relokasi.

"Ya sudah kalau tidak selesai juga hari ini kita nginap di sini saja, kita masak di sini, biar nanti kita bawa kayu bakar ke sini," ujar seorang pendemo.

Diketahui, massa tersebut merupakan pengungsi yang mendapat relokasi tahap kedua. Dan rencananya akan mendapatkan tempat tinggal di Desa Nang Belawan. Namun, hingga saat ini hunian tersebut belum bisa ditempati. Karena fasilitas umum yang ada di sana belum tersedia.

"Gimana kami mau tinggal di sana, fasilitas umumnya saja belum ada. Jangankan jalan yang bagus, airnya, listriknya pun belum ada," ucap Aktif br Milala.

Sebelumnya, mereka terlebih dahulu melakukan aksi demo di Kantor DPRD Karo, Jalan Veteran, Kabanjahe. Namun, karena mereka tidak dapat bertemu para wakil rakyat tersebut. Mereka melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Karo. Pantauan www.tribunmedan.com, selain membawa spanduk tuntutan, mereka juga membawa tikar sebagai alas untuk berjaga-jaga.

Saat menemui para pendemo, Sekretaris Daerah Kabupaten Karo Terkelin Purba mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyelesaikan tuntutan para pengungsi. Namun, ia mengungkapkan hingga saat ini belum ada keputusan dari pusat.

"Kita sebenarnya sudah menyurati BNPB dan Kemensos, tapi memang belum ada tanggapan dari pusat. Kita kan harus tunggu dulu kepastian dari sana, sebelum membuat kebijakan," ungkapnya.

Ia juga mengatakan silakan saja para pendemo menyampaikan aspirasinya. Dirinya juga mengungkapkan, pihaknya juga siap untuk menampungnya.

"Sebenarnya mereka ini ingin bertemu dewan, tapi karena dewan sedang dinas luar, jadinya mereka ke sini. Jadi kami sebagai tim anggaran tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi silakan saja masyarakat sampaikan aspirasinya," ungkapnya.

Mendapat ancaman dari para pendemo, Terkelin tak ambil pusing. Karena jika pendemo melakukan aksi hingga menginap di lokasi kantor bupati, ia menyerahkannya kepada kepolisian. Dirinya mengatakan, yang bertanggung jawab terhadap aksi para pendemo.

"Aksi mereka ini kan ada izinnya ke pihak Polres Tanah Karo, jadi kita serahkan saja kepada mereka (kepolisian). Tapi kita harapkan nantinya pihak kepolisian bersama Satpol PP melakukan pendekatan persuasif ke masyarakat," pungkasnya.

(cr4/tribun-medan.com)

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved