Mantan Calon Bupati Dairi Prapid Panwaslih dan Gakkumdu, Ini Alasannya

Pasangan tersebut menggugat tentang keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu.

Mantan Calon Bupati Dairi Prapid Panwaslih dan Gakkumdu, Ini Alasannya
TRIBUN MEDAN/MUSTAQIM INDRA JAYA
Tim kuasa hukum Azhar Bintang, M Taufik (kiri) ketika diwawancarai terkait gugatan prapid terhadap Panwaslih dan penyidik Gakkumdu Dairi di PN Sidikalang, Kamis (27/9/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Tim kuasa hukum dari mantan Calon Bupati Dairi Azhar Bintang, M Taufik mengajukan pra peradilan (prapid) ke Pengadilan Negeri (PN) Sidikalang terhadap Panwaslih Dairi dan penyidik Gakkumdu Pilkada Dairi 2018.

Langkah itu diambil setelah pihaknya menemukan adanya keganjilan atas penanganan prosedur gugatan yang diajukan pasangan calon Depriwanto-Azhar pada Juli 2018 ke Panwaslih Dairi. Pasangan tersebut menggugat tentang keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu.

Hasilnya setelah diteliti oleh Gakkumdu, maka Panwaslih Dairi hanya mengeluarkan rekomendasi ke KPUD Dairi setelah adanya temuan pelanggaran administrasi dan tidak menemukan unsur pelanggaran lainnya.

"Ketika itu Panwas menyatakan ada temuan dan disampaikan ke gakkumdu. Dan hasilnya dinyatakan tidak ada tindak pidana. Bagi kami ini sudah memenuhi untuk mengajukan prapid," kata Taufik yang ditemui di PN Sidikalang, Kamis (27/9/2018).

Padahal menurut Taufik, selain pelanggaran administrasi tentang penyelenggaraan Pilkada Dairi, pihaknya ada menemukan perbuatan melawan hukum lainnya.

"Seharusnya ketika ingin mencermati ijazah yang bermasalah, menurut kami berdasarkan peraturan menteri pendidikan ada persyaratan yang harus dilakukan, antara lain harus ada laporan ke polisi yang menyatakan hilangnya ijazah. Selain itu harus ada dua orang saksi yang pernah bersekolah dengan calon yang berkas SKPI-nya kami gugat," jelasnya.

Unsur lainnya adalah penerbitan SKPI tidak sesuai dengan Permendikbud. Bupati Dairi terpilih hanya melampirkan SKPI yang ditandatangani dan dilegalisir Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bandung.

"Ini tidak dibenarkan, tapi celah bagi penyelenggara Pilkada untuk meloloskan calon bupati yang kami laporkan. Seharusnya bila merunut apa yang saya sampaikan, maka ada unsur pidananya. Tapi Panwaslih dan Gakkumdu hanya menyatakan hasil laporan kami atas SKPI itu hanya sebagai pelanggaran administrasi," sebutnya.

Sementara, anggota Panwaslih yang kini telah menjadi Bawaslu Dairi, Pandapotan Rajagukguk menyatakan rekomendasi mereka saat itu adalah agar KPUD Dairi mengkonfirmasi ulang keabsahan SKPI ke Dinas Pendidikan Bandung.

"Kami ada merekomendasikan ulang ijazah atau SKPI, dengan melakukan proses klarifikasi ke instanai yang mengeluarkan ijazah. Bukan justru memanggil ke oknum yang memiliki ijazah atau SKPI untuk dimintai klarifikasi," ujar Pandapotan di kantor Bawaslu Dairi, Jalan Pegagan Sidikalang.

(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved