Simalungun Defisit Anggaran Rp 166 Miliar, Bernhard: Kami Nolkan Biaya Perjalanan Dinas

Pemkab Simalungun memotong gaji honorer dari Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta rupiah per bulan.

Simalungun Defisit Anggaran Rp 166 Miliar, Bernhard: Kami Nolkan Biaya Perjalanan Dinas
Tribun Medan/ Royandi Hutasoit
Benhard Damanik, Anggota DPRD Simalungun. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Simalungun membuat legislatif dan eksekutif menekan angka belanja dalam beberapa pos di Perubahan APBD 2018.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalami defisit anggaran sebesar Rp 166 miliar.

Anggota Badan Anggaran DPRD Simalungun Bernhard Damanik mengungkapkan telah menghapus biaya perjalanan dinas di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Kita lakukan rasionalisasi (penghematan) kegiatan rutin SKPD. Seperti perjalanan dinas kita nolkan semua,"ujarnya, Kamis (4/10/2018).

Selain itu, Pemkab Simalungun juga menekan angka kegiatan pembangunan infrastruktur. Apalagi, Pemkab Simalungun tidak mendapatkan pinjaman Rp 190 miliar. Dalam SKPD Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terjadi rasionalisasi sebesar Rp 230 miliar.

Untuk menstabilkan belanja juga, Pemkab Simalungun memotong gaji honorer dari Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta rupiah per bulan

"Dengan tidak tercapainya PAD dikorbankan tentang gaji honorer dalam waktu enam bulan," ujarnya.

Secara kesulurahan Pemkab Simalungun menekan pengeluaran sebanyak Rp 400 miliar.

Namun, Pemkab Simalungun yang dipimpin Jopinus Ramli Saragih telat dalam pengesahan PAPBD 2018. Keterlambatan itu juga mengakibatkan anggaran itu tidak diterima Kementerian Dalam Negeri. Karena dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 maksimal pengajuan yakni 30 September. Sementara eksekutif dan legislatif baru mengesahkan perubahan anggaran 2018 pada 12 Oktober mendatang.

"Karena kita sudah melakukan tahapan dengan banmus. maka tahapan itu tetap kita lakukan. kalau diterima atau tidak itu soal nanti,"ujarnya.

Poltisi Partai NasDem ini menilai keterlambatan ini karena eksekutif tidak cepat melakukan perbaikan hasil rapat dengan anggota dewan.

(tmy/tribun-medan.com).

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved