BKD Minta Semua OPD Secepatnya Laporkan Daftar PNS Koruptor dan Narapidana

Amir berdalih bahwa para tersangka belum divonis Pengadilan Negeri dan belum berkekuatan hukum.

BKD Minta Semua OPD Secepatnya Laporkan Daftar PNS Koruptor dan Narapidana
Tribun Medan/ Azhari Tanjung
Kepala BKD Binjai Amir Hamzah 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Puluhan Aparatur Sipil Negara Pemko Binjai terjerat kasus korupsi dan sejumlah tindakan indisiplin belum ditindak tegas Wali Kota Binjai Muhammad Idaham. Teranyar delapan orang ASN ditetapkan Kejakasaan Negeri Binjai tersangka korupsi Dana Alokasi Khusus 2011 Dinas Pendidikan Pemko Binjai.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Amir Hamzah diwawancarai saat berada di kantornya mengaku tidak bisa menindak tegas para ASN berstatus tersangka.

Amir berdalih bahwa para tersangka belum divonis Pengadilan Negeri dan belum berkekuatan hukum. Ia juga berdalih tidak tahu terkait kabar oknum Kabid dan Sekretaris Dinas yang jadi tersangka DAK 2011 Dinas Pendidikan.

"Info aku gak tahu itu dia ini itu, kan itu inisial, sampai hari ini kami junjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Maksudku kan masih tersangka, belum inkrah, proses hukum masih berlanjut. Aku gak tahu siapa-siapa saja. Sebelum putus inkrach aku belum berani," katanya, Rabu (10/10/2018).

Amir mengatakan, pada Desember mendatang semua nama-nama PNS koruptor akan segera dipecat dan diberhentikan. Saat ini BKD sudah diimbau pihak Provinsi Sumut untuk menyusun dan melaporkan nama-nama yang terlibat korupsi.

" PNS yang tersangkut korupsi sudah diminta nama-namanya semuanya. Itu diminta sudah ke kami sama Provinsi nama-namanya sesuai SK tiga menteri. Jadi sudah kita surati semua OPD nama-nama yang terlibat korupsi dan berkekuatan hukum segera diserahkan ke BKD," ujarnya

"Ya yang inkrah saja lah, yang tersangka lain kan belum vonis," tambahnya saat dipastikan soalbyang akan dipecat atau ditindak sesuai peraturan.

Disoal terkait ada atau tidaknya kebijakan BKD untuk mengevaluasi atau mengonfirmasi oknum yang berstatus tersangka korupsi, Amir berdalih bukan gaweannya. Pernyataannya ini seolah bidang kedisiplinan kepegawaian bukan tanggungjawabnya.

"Aku itu begini, permalaham hukum kan bukan gawean kami, itu masalah di Kejaksaan dan Pengadilan. Tapi kalau sudah ada putusan, ada tembusannya ke Wali Kota selaku pembina pejabat kepegawaian dan disposisi surat ke Sekda kah lalu baru ke Aku," tukasnya.

Halaman
123
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved