News Video

Gede Pasek: Kewenangan DPD Bertambah sejak Undang-undang No 2 tahun 2018 Diberlakukan

Pasek menjelaskan melalui lembaga PULD DPD dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan perda serta perda

Gede Pasek: Kewenangan DPD Bertambah sejak Undang-undang No 2 tahun 2018 Diberlakukan
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Sahabat Anas Urbaningrum, Gede Pasek Suardika, menjenguk koleganya di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (30/4/2015). Anas ditahan terkait dugaan suap dalam proyek Hambalang. 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Fatah Baginda Gorby

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) Gede Pasek Suardika mengatakan, kini kewenangan para senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ditambah.

Hal ini berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2018.

Pasek menjelaskan melalui lembaga PULD DPD dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah serta peraturan daerah.

"Pemantauan di sini berupa kegiatan mengamati, mengidentifikasi dan menghimpun rancangan perda serta perda yang berpotensi dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya, Kamis (11/10/2018).

Hal tersebut disampaikan Pasek di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) DPD RI dengan Univeristas Al-Washliyah (Univa) terkait pembahasan kewenangan baru itu.

“Nah, sebagai lembaga yang baru dibentuk, PULD melalui kegiatan ini mencoba untuk mencari masukan ke daerah. Sehingga mendapatkan format yang ideal, agar tugas yang diamanatkan undang-undang itu bisa maksimal,” katanya.

Lihat videonya;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Calon DPD RI Ini Masih Terima Hak Keuangan sebagai Anggota DPRD Deliserdang

Inilah Mantan Koruptor yang Diloloskan Bawaslu Jadi Calon Legislatif

Halaman
123
Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Hendrik Naipospos
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help