News Video

Gede Pasek: Kewenangan DPD Bertambah sejak Undang-undang No 2 tahun 2018 Diberlakukan

Pasek menjelaskan melalui lembaga PULD DPD dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan perda serta perda

Gede Pasek: Kewenangan DPD Bertambah sejak Undang-undang No 2 tahun 2018 Diberlakukan
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Sahabat Anas Urbaningrum, Gede Pasek Suardika, menjenguk koleganya di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (30/4/2015). Anas ditahan terkait dugaan suap dalam proyek Hambalang. 

Bagi Pasek, perlu dicari pola yang terukur agar DPD dapat menjadi jembatan yang harmonis dalam urusan legalisasi antara pusat dan daerah.

"Bisa saja terjadi ketidakcocokan antara pusat dan daerah, sehingga kami perlu menjadi jembatan," katanya.

Dikatakannya, dengan keberadaan Anggota DPD yang diutus dari seluruh wilayah Indonesia, tentunya dapat menjalankan kewenangan tersebut menurut karakteristik daerah asalnya.

"Jadi jangan sampai ada copy paste perda, misalnya perda di Jawa Barat tentu berbeda dengan Sumatera Utara, masing-masing daerah memiliki karakteristik masing-masing," ucapnya.

Ia menilai, Sumut merupakan salah satu tempat yang dipilih untuk membahas kewenangan baru ini selain Jawa Timur dan Makassar.

Batasan kewenangan itu, lanjut Pasek, yakni anggota DPD hanya menyampaikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terkait perda dan ranperda.

"Turunannya yakni melihat ketaatan proses penyusunan raperda, menilai kesesuaian proses raperda, melihat pelaksanaan perda serta menilai dampak dan efektifitas perda," katanya.

" Contohnya seperti aduan yang didapat dari Kementerian Kehutanan RI terkait perda tata ruang di Riau. Kami melakukan kajian dari dua pihak untuk menemukan solusi yang terbaik pada persoalan ini," katanya.

Melalui pertemuan FGD tersebut, Pasek berharap mampu menemukan format atau desain baku, bila terjadi gesekan antara pusat dengan daerah khususnya terkait regulasi.

“Kami berusaha mencari titik harmoni antara daerah dengan pusat karena ini kan sama-sama demi kepentingan rakyat. Karena kita tahu, perda dibuat demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan daerah. Namun kita juga harus ingat kita negara kesatuan, bukan federasi," katanya.

Halaman
123
Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Hendrik Naipospos
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help