News Video

Gede Pasek: Kewenangan DPD Bertambah sejak Undang-undang No 2 tahun 2018 Diberlakukan

Pasek menjelaskan melalui lembaga PULD DPD dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan perda serta perda

Gede Pasek: Kewenangan DPD Bertambah sejak Undang-undang No 2 tahun 2018 Diberlakukan
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Sahabat Anas Urbaningrum, Gede Pasek Suardika, menjenguk koleganya di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (30/4/2015). Anas ditahan terkait dugaan suap dalam proyek Hambalang. 

Menurutnya, DPD sebagai wakil daerah harus lebih mengutamakan kepentingan daerah dengan tetap menjaga NKRI sebagai kewajiban bersama.

"Walau masih banyak perda yang bermasalah, namun tetap bertekad untuk mampu memberikan solusi berbentuk rekomendasi yang bersifat legislatif review," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Anggota DPD-RI Sumut, Dedi Iskandar Batubara.

Dedi menjelaskan, kegiatan dengan tajuk 'Peran DPD-RI dalam harmonisasi legislasi pusat dan daerah' ini adalah bagian dari menjalankan kewenangan yang diberikan kepada para senator tersebut.

“Pada prinsipnya, semua regulasi berbentuk ranperda dan perda menjadi upaya percepatan pembangunan di daerah. Karenanya DPD RI menjadi bagian yang mengawal proses ini. Kita mau agar regulasi yang dihasilkan betul-betul maksimal,” ujarnya.

Bagi Dedi, berdasarkan aturan, DPD berperan ikut mendorong agar lahir regulasi yang maksimal.

“Peran DPD di sini bukan menjadi semacam ‘polisi’ bagi daerah, terkait penyusunan perda dan ranperda yang mereka buat. Justru kita ingin menjadi bagian yang ikut mendorong lahirnya perda-perda yang maksimal dan bermanfaat besar bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.

(gov/tribun-medan.com)

Penulis: Fatah Baginda Gorby Siregar
Editor: Hendrik Naipospos
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help