Harga BBM Premium Batal Naik Setelah Jokowi Berikan Sejumlah Perintah ke Menteri ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan membatalkan harga kenaikan bahan bakar jenis premium

Harga BBM Premium Batal Naik Setelah Jokowi Berikan Sejumlah Perintah ke Menteri ESDM
KOMPAS.com/RIDWAN AJI PITOKO
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan bahwa mulai 1 September 2018 tak ada lagi bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar murni atau B-0 yang dijual di SPBU. Foto diambil Jumat (31/8/2018). 

VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito kepada Tribun menyampaikan saat ini pihaknya mengaku masih membutuhkan waktu dan kesiapan untuk mengkaji perihal kenaikan bahan bakar Premium tersebut dengan pemegang saham.

Pekerja Pertamina saat mengecek Mobil Tangki BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Medan Group.
Pekerja Pertamina saat mengecek Mobil Tangki BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Medan Group. (TRIBUN MEDAN/Ayu Prasandi)

Kata Adiatma, mengenai rencana kenaikan harga Premium 6-7 persen seperti yang disampaikan Menteri Jonan juga tengah dievaluasi.

Menurutnya, yang berhak melakukan penyesuaian adalah pemerintah berdasarkan dasar hukum Peratuan Presiden 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Terpisah, Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika mengatakan penundaan kenaikan BBM premium memang atas dasar permintaan Presiden.

Kata Erani, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Jokowi sebelum mengambil langkah kenaikan harga.

Ia meminta Kemenetrian ESDM cermat dalam mengambil keputusan.

"Presiden selalu menghendaki adanya kecermatan di dalam mengambil keputusan, termasuk juga menyerap aspirasi publik," kata Erani.

Menurutnya, ada tiga poin yang mendasari Presiden menunda kenaikan harga.

Baca: BBM Jenis Solar Murni B-0 Sudah Langka di Medan, Per 1 September Tak Dijual Lagi di SPBU

"Pertama, Presiden meminta Kementerian ESDM menghitung secara cermat dinamika harga minyak internasional, termasuk neraca migas secara keseluruhan.

Kedua, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganalisis kondisi fiskal secara keseluruhan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan, termasuk harga BBM, tetap dalam koridor menjaga kesehatan fiskal.

Halaman
1234
Editor: Array A Argus
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved