Penyuap Bupati Labuhanbatu Diadili, Terungkap Asiong Banyak Dapat Proyek dari Pangonal Harahap

Effendy adalah penyuap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap terkait proyek pekerjaan di Dinas PUPR Labuhanbatu

Penyuap Bupati Labuhanbatu Diadili,  Terungkap Asiong Banyak Dapat Proyek dari Pangonal Harahap
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Penyuap Bupati Labuhanbatu, Effendi Syahputra alias Asiong diadili di PN Medan, Kamis (11/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Effendi Sahputra alias Asiong kini dihadapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan korupsinya.

Effendi adalah penyuap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap terkait proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu kurun waktu 2016, 2017 dan 2018.

Dalam dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipimpin Dody Sukmono, disebutkan terdakwa Effendi Syahputra memberikan suap kepada bupati sejak 2016 sampai 2018 sebesar Rp 38,882 miliar. Dengan rincian Rp 10,38 miliar pada 2016, Rp 11 miliar pada 2017 dan Rp 17,5 miliar di 2018.

“Perbuatan terdakwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dalam hala ini Pangonal Harahap selaku Bupati Labuhanbatu, dengan maksud supaya memberikan beberapa paket pekerjaan pada TA 2016, 2017 dan 2018 di Kabupaten Labuhan Batu, bertentangan dengan kewajibannya bupati,” ucap JPU dihadapan majelis hakim diketuai Irwan Efendi pada sidang yang berlangsung Kamis, (11/10/2018) pagi.

Sambungnya, sejumlah uang pada 2016 yang diberikan terdakwa kepada Pangonal merupakan bagian fee proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Hal itu diberikan lantaran perusahaan terdakwa yakni PT Binivan Konstruksi Abadi menjadi pemenang tender sejumlah proyek di daerah tersebut.

Pada 2016 dari proses permainan lelang, akhirnya terdakwa mendapatkan proyek peningkatan Jalan Aek Buru – Padang Laut, senilai Rp 8 Miliar, peningkatan Jalan Mahilil – Padang Rapuan senilai Rp 5 Miliar, peningkatan Jalan Urung Kompas – N2, senilai Rp 5 Miliar, peningkatan Jalan Padang Matinggi – Tanjung Harapan senilai Rp 4 miliar dan Peningkatan Jalan Padang Matinggi – Perlayuan, senilai Rp2 miliar.

Kemudian, pada 2017 terdakwa kembali memberikan uang kepada bupati untuk memudahkannya mendapatkan pekerjaan proyek yang sudah dijanjikan Pangonal Harahap.

“Terdakwa akhirnya kembali mendapatkan proyek 11 proyek sesuai arahan Pangonal Harahap ke jajarannya di Dinas PUPR labuhan batu,” sebutnya.

Ternyata perbuatan terdakwa memberikan fee kepada bupati terus berlanjut hingga proyek 2018.

Ada sembilan proyek di tahun tersebut yang dimenangkan terdakwa melalui permainan lelang yang dibuat bupati.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” urai JPU.

Menanggapi dakwaan JPU tersebut, terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa Effendy Syahputra yakni Fadli Nasution, Asban Sibagariang dan Pranoto dari Kantor Hukum Lubis-Nasution & Partners menyatakan menerima dakwaan. Penasihat hukum pun tidak mengajukan eksepsi saat Hakim Irwan Effendi menanyakan tanggapan tersebut.

“Kami meminta sidang dilanjutkan pada pokok perkara dengan pemeriksaan saksi-saksi,” ucap Fadli sebelum Majelis Hakim menutup sidang.

(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help