Oknum Tertentu Kuasai Parkir Medan Mall, Warga Pemilik Ruko Minta Hapuskan Tarif Progresif

Pemilik ruko yang merasa dirugikan menuturkan kisah pahitnya atas tarif progresif di Medan Mall dan Pusat Pasar.

Oknum Tertentu Kuasai Parkir Medan Mall, Warga Pemilik Ruko Minta Hapuskan Tarif Progresif
Tribun Medan/Hendrik
Pemilik rumah toko (Ruko) di sekitar pusat pasar membentangkan spanduk terkait keberatan adanya parkir progresif di Jalan Pusat Pasar, Senin (13/6/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Azis Husein Hasibuan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli yang melakukan penyelidikan di Medan Mall dan Pusat Pasar menemukan indikasi kecurangan berupa pengutipan tidak sesuai ketentuan oleh oknum-oknum tertentu.

Pernyataan ini dibuat sebagai bentuk klarifikasi Tribun-Medan.com yang sebelumnya menyebut aliran dana parkir di kawasan tersebut terindikasi dan diduga diterima oknum aparat penegak hukum.

Sekretaris Satgas Saber Pungli Irjen Pol Widiyanto Poesoko sebelumnya "turun gunung" menyelidiki indikasi dan dugaan pungli ini atas keluhan masyarakat pemilik rumah toko (ruko) yang sudah jadi perbincangan di Istana Negara.

Lian (24), satu dari puluhan warga pemilik ruko yang merasa dirugikan menuturkan kisah pahitnya atas tarif progresif di Medan Mall dan Pusat Pasar.

Dari data yang diperoleh, luas parkir yang dikelola pihak swasta PT Brahma Debang Kencana (BDK) hanya sekitar 12 hektare, namun pada kenyataannya meluas menjadi 22 hektare.

"Akibatnya, status kami sebagai warga di sini juga dikenakan tarif parkir progresif. Padahal, izin pihak swasta atas parkir hanya 12 hektare. Seharusnya, kalau di kawasan sudah ada ruko dan warga, Dinas Perhubungan menjadikan seperti jalan biasa," kata Lian kepada Tribun Medan, Jumat (12/10).

Dari tarif parkir yang terjadi di kawasan Pusat Pasar dan Medan Mall, tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017.

Dari perda itu, sudah ditentukan biaya parkir progresif roda empat mulai dari 5 ribu hingga Rp 20 ribu per hari, namun, pada kenyataannya masyarakat dikutip melebihi batas. Bahkan, masyarakat pernah dibebankan membayar Rp 440 ribu untuk tarif parkir selama 20 hari.

"Kami yang tinggal di sana, mobil pasti nginap juga dan dikenakan parkir progresif. Setiap satu jam, bertambah Rp 2 ribu. Jadi, kalau mobil tiga hari enggak keluar, bisa dibayangkanlah berapa biaya yang harus dibayar," ujarnya.

Ia mengatakan, pihak swasta pernah memberi solusi kepada masyarakat dengan membayar tarif parkir senilai Rp 600 per bulan.

"Pernah juga ditawarkan turun harga menjadi Rp 400 ribu per bulan, tapi itu pun berat. Kondisi mobil kami bukan di tempat mereka, tapi di jalan Pusat Pasar. Kalau jalan dijadikan parkir pihak swasta, jadi kami harus parkir di mana," ujarnya.

Pengunjung Medan Mall bernama Fadilah mendapat perlakuan yang tidak pantas saat memarkirkan sepeda motornya. Perempuan berjilbab merah ini dipaksa oknum petugas parkir membayar biaya yang lebih mahal.

"Saya sempat ribut sama petugas parkir. Bayangkanlah, dia minta bayar Rp 3 ribu, tapi setelah saya lihat karcis cuma Rp 2 ribu. Ya, ributlah dan saya hanya bayar sesuai yang di karcis. Heran saya lihat kondisi parkir di sini. Banyak yang enggak beres," ujar warga Delitua ini.

"Oh, nanti akan kami tertibkan dan seharusnya tidak boleh. Kalau masalah parkir Medan Mall bukan saya pengelolanya. Kan bukan retribusi tapi pajak. Mall bukan ranah saya. Kalau yang dibahas soal retribusi pinggir jalan, barulah saya," ujar Kepala Dinas Perhubungan Medan Renward Parapat saat diwawancarai secara terpisah.

(ase/tribun-medan.com)

Penulis: Azis Husein Hasibuan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved