Alamak

Terkait Dana Korban Kapal di Danau Toba, Jaksa Panggil BPBD Simalungun, Hingga Ratna Membantah

Terkait korban KM Sinar Bangun di Danau Toba, Pemkab Simalungun menggelontorkan dana Rp 5 miliar.

Terkait Dana Korban Kapal di Danau Toba, Jaksa Panggil BPBD Simalungun, Hingga Ratna Membantah
ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Keluarga korban KM Sinar Bangun menangis saat tabur bunga, Senin (3/7/2018) di lokasi dimana diperkirakan kapal itu tenggelam dua pekan lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com, - Tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba beberapa waktu lalu, yang menewaskan 164 korban jiwa itu menjadi perhatian pemerintah pusat.

Posko utama yang dipusatkan di Pelabuhan Tigaras Kabupaten Simalungun kedatangan bantuan dari pemerintah di seluruh Sumatera Utara.

Tak hanya pemerintah, institusi Polri dan TNI juga turut membantu penyediaan logistik dan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagai wilayah yang menjadi posko utama menggelontorkan anggaran Rp 5 miliar.

Namun, angka tersebut mendapatkan sorotan dari Kejaksaan Negeri Simalungun.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Simalungun Rendra Yoki Pardede mengungkapkan telah memanggil bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Simalungun Juliater Damanik kemarin sore.

Kejari memanggil terkait Daftar Rincian Pengeluaran Pada Penanggulangan Korban KM Sinar Bangun di Pelabuhan Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun.

"Iya kita panggil bendahara BPBD. Kalau siapa yang diperiksa dan siapa yang dipanggil bisa kita sampaikan," kata Rendra Yoki, Jumat (5/10/2018).

Rendra mengungkapkan pihaknya tengah mengkonfirmasi anggaran Rp 5 miliar yang digunakan untuk penanggulan bencana KM Sinar Bangun.

Pihaknya juga akan memanggil Bendahara BPBD Simalungun untuk melengkapi bahan lagi.

Halaman
1234
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved