Sekda Simalungun Akui Langgar PP 48 Tahun 2005, Berencana Hapuskan Honorer Tahun 2019

Ngapain kita respon. Jangan suka-suka di negara ini. kalau mau audiensi silakan, mau 50 orang juga gak papa. Gak ada pemberitahuan

Sekda Simalungun Akui Langgar PP 48 Tahun 2005, Berencana Hapuskan Honorer Tahun 2019
Tribun Medan
Massa aksi honorer membawa spanduk bertuliskan tangkap JR Saragih di depan Kantor Bupati Simalungun, Jumat (12/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Sekretaris Daerah Simalungun Gideon Purba memastikan tidak akan menanggapi demo dari aliansi pegawai tidak tetap (PTT) yang menuntut pencairan gaji dan pembatalan penurunan gaji.

Gideon melalui sambungan seluler menilai demo yang dilakukan para honorer tidak mengusulkan surat ke Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sabtu (13/10/2018).

"Ngapain kita respon. Jangan suka-suka di negara ini. kalau mau audiensi silakan, mau 50 orang juga gak papa. Gak ada pemberitahuan. Ini kok teriak-teriak. Bukan gak mau respon," ujarnya.

Gideon menjelaskan pada tahun 2019, Pemkab Simalungun berencana menghapus seluruh honorer. Lalu, akan melakukan seleksi lagi dengan sistem Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K). Kata Gideon, Pemkab Simalungun sudah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

"Gak boleh lagi ada honorer. Iya itu makanya kita sudah melanggar PP Nomo 48. Mungkin 2019 kita hapus. Kemungkinan nol (honorer). PP 48 harus benar-benar diterapkan," ujarnya seraya tidak begitu menanggapi massa pendemo yang memanggilnya.

Hotman Paris Terima Aduan Warga Medan soal Parit: Halo Lurah Brayan Kota dan Camat Medan Barat

 5 Fakta Penyekapan 3 Gadis di Medan, Termakan Bujuk Rayu Dicekoki Pil Anti Hamil hingga Kabur

Terkait gaji tahun 2016 yang belum dibayar, lalu gaji yang dipangkas 50 persen mulai Juni, Giedon mengatakan itu sudah keputusan karena melihat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim.

Gideom juga membantah memberikan pengecualian kepada guru honorer.

"Kita mau kan adil. Kalau kita hapus, semuanyalah. Gak tebang pilih,"katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Resman Saragih siap berdebat jika tim anggaran menghapus guru honorer. Ia mengatakan tetap memperjuangkan tenaga guru honorer agar tetap mengajar. Pasalnya, Pemkab Simalungun membutuhkan tiga ribu guru.

"Kalau aku tetap kuperjuangkan guru honorer agar tetap mengajar. Jangan sampai dihapus. Kalau nanti dihapus bisa berdebat aku sama tim anggaran," katanya.

Resman mengaku tidak dapat membantah tentang gaji guru honorer sebesar Rp 1 juta perbulan. Karena pendapatan asli daerah (PAD) sangat minim.

"Kalau dikurangi gajinya atau jumlahnya aku tak bisa membantah. Itu kebijakan tim anggaran,"ujarnya.

Ia menjelaskan Pemkab Simalungun hanya menerima 144 guru dalam seleksi CPNS 2018.

"Apalagi yang pensius dan meninggal hampir ada setiap bulan. Makanya kita memang butuh tenaga guru honorer ini,"pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com).

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help