Bentuk Perbup Karena Anggaran Ditolak, Ketua DPRD Simalungun: Itu Sah

Departemen Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menolak P-APBD

Bentuk Perbup Karena Anggaran Ditolak, Ketua DPRD Simalungun: Itu Sah
Ketua DPRD Simalungun Johalim Purba saat menemui massa pendemo dari guru honorer, waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Departemen Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menolak Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Simalungun Tahun 2018.

Penolakan ini sesuai dengan batas waktu pengesahan (30 September 2018) P-APBD dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017. Pasalnya, Kabupaten Simalungun baru mengesahkan P-APBD tanggal 12 Oktober 2018.

Ketua DPRD Simalungun Johalim Purba yang sebelumnya yakin dapat diterima kini berpendapat lain. Politisi Demokrat ini menggunakan sistem pembentukan Peraturan Bupati (Perbup).

Johalim Purba menilai produk Perbup agar terjadi perubahan anggaran dan proyek dapat berjalan sah dan berkekuatan hukum. Johalim memastikan hal itu wajar dilakukan.

"Gubernur menolak. Tentu apa yang dilakukan Simalungun yakni hasil pembahasan di DPRD (12 Oktober) itulah menjadi isi dari Perbup. Nah itu. Akhirnya jalan keluarnya,"katanya, Selasa (23/10/2018).

Johalim mengatakan Perbup yang dibuat tidaklah berdasarkan suka-suka.

"Isi dari perbup itu kan seolah-olah suka-suka. DPRD berharap ke bupati semua pembahasan DPRD itulah isi dari Perbup itu. Itu sah (Perbup),"tambahnya.

Johalim mengungkapkan dalam Perbup akan ada perubahan di pos pemasukan dan belanja. Katanya, ada target pendapatan yang dinilai tidak tepat sehingga akan dipangkas. Ia juga mengatakan ada banyak pos yang mendapatkan rasionalisasi (penghematan). Secara keseluruhan Pemkab Simalungun melakukan rasionalisasi sebesar Rp 400 miliar. Diketahui juga, Pemerintah Kabupaten Simalungun mengalami defisit anggaran sebesar Rp 166 miliar.

Sebelumnya, Pemkab Simalungun yakin anggaran yang disahkan dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumut. Pemkab Simalungun menilai dapat diberikan dispensasi mengingat defisit anggaran. Padahal, daerah tetangga yakni Pemko Siantar yang juga telat tidak membentuk Perwal dan turut kembali ke APBD induk.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved