Simalungun Bentuk Perbup P-APBD, Pengamat Anggaran Menilai Bakal Jadi Temuan BPK

Diketahui Pemkab Simalungun dan DPRD baru mengesahkan P-APBD tanggal 12 Oktober 2018 dari tenggat waktu 30 September 2018.

Simalungun Bentuk Perbup P-APBD, Pengamat Anggaran Menilai Bakal Jadi Temuan BPK
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
DPRD Simalungun dan Pemkab Simalungun saat mengesahkan P-APBD Tahun 2018, kemarin. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Pengamat anggaran Sumatera Utara Elfanda Ananda menilai Peraturan Bupati (Perbup) Simalungun yang dibentuk untuk menampung perubahan APBD akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Elfanda memastikan produk Perbup akan menjadi caat hukum karena menentang Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.

"Nanti akan ada temuan kalau dilaksanakan. Dasar hukumnya nggak ada,"ujarnya, Selasa (23/10/2018).

Diketahui Pemkab Simalungun dan DPRD baru mengesahkan P-APBD tanggal 12 Oktober 2018 dari tenggat waktu 30 September 2018.

Kabupaten Simalungun tetap bersikeras membentuk Perbup agar anggaran dapat tertampung. Padahal, jika melewati tenggat waktu harus kembali ke anggaran sebelumnya.

"Aneh Pemkab Simalungun ini. Ada apa kok memaksakan diri. Harusnya, kalau ada pendapatan melampaui target, ya udah jadikan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Uangnya bisa dipakai pada tahun depan,"ujar Elfanda.

Elfanda juga menilai jika tetap dilakukan maka akan ada kecurigaan proyek-proyek sudah berjalan dan butuh pengesahan.

"Kalau dipakskan Perbup, ada kecurigaan proyek sudah dijalankan dan butuh legitimasi,"ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan pengamat pemerintahan dari Universitas Sunatera Utara, Agus Suriadi. Agus menilai Pemkab Simalungu tidak taat terhadap Permendagri.

Agus lebih menilai etika Kabupaten Simalungun yang tidak menaati peraturan yang sudah berlaku.

"Jadi kalau kasus Simalungun artinya mereka kan tidak bisa memenuhi aturan tersebut. Tentu saja secara etika seharusnya Pemkab taat azas terhadap regulasi yang dibuat,"ujarnya.

Agus juga memastikan nantinya ini akan menjadi temuan BPK RI. Dosen Sosilologi ini juga mengharapkan Pemkab Simalungun lebih mengkaji lagi untuk membentuk Perbup.

"Konsekuensi dari tidak memenuhi ketaatan terhadap regulasi akan berimbas pada temuan yang salah,"pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved