Remigo Yolando Berutu jadi Pembicara di Forum HAM di Gwangju, Korea Selatan

Undangan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Bupati Pakpak Bharat itu, setelah pada tahun lalu di forum dan tempat yang sama

Remigo Yolando Berutu jadi Pembicara di Forum HAM di Gwangju, Korea Selatan
Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya
Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu (tiga dari kanan) berfoto bersama pembicara lainnya di World Human Rights Cities Forum (WHRCF) atau Forum Kota HAM se-Dunia 2018 yang berlangsung di Kim Dae-jung Convention Center, Gwangju, Korea Selatan (Korsel), Sabtu (20/10/2018) lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, SALAK - Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu kembali mendapat kehormatan menjadi pembicara dalam World Human Rights Cities Forum (WHRCF) atau Forum Kota HAM se-Dunia 2018 yang berlangsung di Kim Dae-jung Convention Center, Gwangju, Korea Selatan (Korsel) pada Sabtu (20/10/2018) lalu.

Undangan ini merupakan yang kedua kalinya bagi Bupati Pakpak Bharat itu, setelah pada tahun lalu di forum dan tempat yang sama Remigo turut menjadi pembicara.

Pada kegiatan bertema Human Rights Cities and SDGs in Indonesia: Good Practices and Challanges, Remigo menjadi pembicara bersama sejumlah penggiat HAM dari beberapa negara lainnya.

"Dalam agenda tahun 2018 ini, WHRCF menegaskan kembali bahwa pemerintah daerah adalah aktor kunci untuk memastikan inklusi dan menjaga kohesi sosial, dalam kaitannya dengan Global Compact on Migrations yang akan diadopsi oleh PBB," kata Remigo, Rabu (24/10/2018).

Ia pun menyatakan bagi Pemkab Pakpak Bharat, kegiatan ini sebagai tempat belajar dan wadah untuk berbagi pengalaman dalam menjalankan program pemerintahan berbasis HAM.

Sosok Menantu Luhut Pandjaitan Brigjen TNI Maruli Simanjuntak Jabat Kasdam IV Diponegoro

Bandit Jalanan yang Kerap Merampok Penumpang Angkutan di Amplas Ditembak Polisi

Dokter Íkhlas Aznan Lelo dari Medan, Pasien Bisa Kena Marah Kalau Tanya Biaya

"Program pemerintah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga, pembangunan ekonomi, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak, serta pendidikan maupun untuk menjamin kerukunan beragama, termasuk dalam menjamin peran aktif dan kerjasama masyarakat dan pemerintah daerah," sebutnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Pakpak Bharat, Romian Sitopu menyebutkan, bahwa kegiatan WHRCF yang diselenggarakan oleh Gwangju Metropolitan City dan Gwangju Metropolitan Office of Education ini, bertujuan menemukan alternatif praksis dalam membangun komunitas yang berbasis perdamaian melalui rekognisi identitas orang-orang yang terpinggirkan secara sosial.

Pengungsi Palu Diteror Hantu Pokpok di Malam Hari, Begini Tanggapan BPBD Setempat

Tuan Guru Bajang (TGB) Komentari Pembakaran Bendera di Garut dan tentang Khilafah Begini

"Selain itu, mengidentifikasi peran Kabupaten/Kota HAM dalam membangun perdamaian di kawasan Asia Timur, berbagi informasi mengenai kebijakan hak asasi manusia dan juga institusi untuk mengambil tindakan kolektif guna menekan masalah hak asasi manusia, serta memperkuat landasan bagi implementasi kebijakan hak asasi manusia di tingkat pemerintah daerah," ujar Romian yang ketika itu turut mendampingi Remigo dalam kegiatan yang berlangsung di Gwangju, Korsel.

Sementara, WHRCF/ Forum Dunia Hak Asasi Manusia merupakan forum tahunan yang telah berlangsung sejak tahun 2011. Kegiatan ini digelar demi mewujudkan visi menjadikan Kabupaten/Kota HAM sesuai yang disepakati dalam Deklarasi Gwangju untuk Hak Asasi Manusia.

SD Methodist-An Pancurbatu Tampilkan Permainan Khas Karo di Taman Ismail Marzuki

Sekolah Ini Larang Siswanya Gunakan Tas ke Sekolah, Ini yang Selanjutnya Terjadi 

Jubir Tim Kampanye Jokowi-Maruf Sebut Moria GBKP Jadikan Indonesia Kuat

Deklarasi Gwangju 2011 untuk Kabupaten/Kota HAM mendefinisikan sebuah Kabupaten/Kota HAM yang menerima dan mendukung kelompok minoritas yang terpinggirkan secara sosial dan rentan tanpa memandang ras, jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, etnis dan status sosial.

Selain itu, semua warga negara harus dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses pengimplementasi kebijakan yang prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti non-diskriminasi, supremasi hukum, pemberdayaan, transparansi dan akuntabilitas.

(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved