Hore. . Bupati Deliserdang Hapus Sanksi Denda Pajak

Taufik mengatakan penghapusan denda PBB-P2 ini atas dasar dikeluarkannya Peraturan Bupati Deliserdang nomor 24 tahun 2018.

Hore. . Bupati Deliserdang Hapus Sanksi Denda Pajak
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Pegawai Bapenda Deliserdang memasang spanduk yang menginformasikan adanya penghapusan sanksi denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sekitar Kompleks Perkantoran Bupati Deliserdang, Rabu (7/11/2018) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Indra Gunawan Sipahutar

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUKPAKAM - Pemerintah Kabupaten Deliserdang menghapuskan sanksi denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada saat ini. Penghapusan sanksi denda ini sudah berjalan sejak 27 Oktober lalu dan akan berakhir hingga 15 Desember 2018.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deliserdang pun pada saat ini terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menyebarkan brosur hingga pemasangan spanduk di titik-titik keramaian.

Sekretaris Bapenda Deliserdang, Taufik mengatakan penghapusan denda PBB-P2 ini atas dasar dikeluarkannya Peraturan Bupati Deliserdang nomor 24 tahun 2018 tentang penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 di Kabupaten Deliserdang.

Disebut penghapusan denda untuk tahun pajak mulai dari 1994 hingga 2018. Ia melihat selama berjalan 12 hari antusias masyarakat pun sangat antusias.

“Untuk 12 hari saja realisasinya sudah tercapai Rp 1,6 miliar. Antusias memang masyarakat saya lihat dan bagi yang baru mengetahuinya dapat memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Batas waktu memang sampai tanggal 15 Desember mendatang. Tujuan dibuat seperti ini untuk menambah realisasi penerimaan sektor PBB dan meminimalisir piutang PBB,” ujar Taufik yang ditemui di ruang kerjanya, Rabu (7/11/2018).

Ia menyebut kalau Pemkab pada program penghapusan sanksi denda ini target piutang capaiannya bisa didapat Rp 25 Milyar. Dijelaskannya sebenarnya pada tahun 2017 program ini sudah pernah dilakukan juga diakhir tahun. Hanya saja saat itu waktunya lebih singkat karena hanya seminggu dan dibuat di komplek MMTC Kecamatan Percut Seituan. Dalam waktu satu minggu itu realisasi yang didapat hanya sekitar Rp 2 miliar saja.

“Kalau target di tahun 2017 lalu Rp 237,5 miliar tapi kalau realisasi yang didapat dari PBB-P2 pada tahun 2017 hanya Rp 141.364.788.988 atau 59,52 persen. Ya untuk tahun 2018 ini kalau bisa lebih banyak lagi lah karena program ini saja waktunya panjang dibuat. Kalau untuk pokok tetap hanya dendanya saja yang dihapuskan,” kata Taufik.

Ia mengharapkan selain dipublis dengan brosur dan pemasangan spanduk di Kecamatan, lanjut Taufik diharapkan Camat melalui Kepala Desa dapat juga menginformasikan hal ini dan bisa menggiring wajib pajak. Disebut untuk pembayaran hanya bisa dilakukan melalui Bank Sumut atau 18 kantor UPT Bapenda Kecamatan, ATM Bank Sumut atau tempat pembayaran PBB-P2 terdekat.

“Syaratnya cukup tunjukkan surat pemberitahuan pajak terutang atau sebutkan saja nomor objek pajak. Untuk dapat merealisasikan target yang kita pasang saat ini kita juga buat acara massal di 5 Kecamatan seperti di Percut Seituan, Tanjung Morawa, Sunggal, Pancur Batu dan Delitua. Untuk satu Kecamatan ada dua loket yang kita buat selain di kantor Camat juga di tempat keramaian,” katanya.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved