Germalab Desak KPK Periksa Semua Pejabat yang Terlibat Kasus Pangonal Harahap  

Mereka merasa tidak adanya transparansi hukum yang diberlakukan kepada Bupati Batubara non aktif tersebut.

Germalab Desak KPK Periksa Semua Pejabat yang Terlibat Kasus Pangonal Harahap  
TRIBUN MEDAN/SATIA
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu (GERMALAB) lakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat (9/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Puluhan Mahasiswa geruduk Gedung DPRD Provinsi Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, meminta kepada dewan dapat menyampaikan aspirasinya kepada pihak pengusut kasus Bupati Labuhanbatu yang terlibat dalam kasus korupsi.

Mereka yang melakukan unjuk rasa di depan gedung dewan ini tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Labuhanbatu (GERMALAB). Mereka merasa tidak adanya transparansi hukum yang diberlakukan kepada Bupati Batubara non aktif tersebut.

Koordinator Aksi Parulian Limbong menyampaikan, kepada dewan yang terhormat untuk segera turun tangan dan membantu masyarakat Labuhanbatu khususnya daerah pemilihan (dapil) enam provinsi tersebut.

"Kami meminta kepada DPRD Sumut dapil enam, untuk turun ke Labuhanbatu melihat infrastruktur yang sudah tidak layak di sana. Kemudian berikan hukuman kepada Pangonal yang sesuai dengan UU Tipikor tanpa intervensi pihak mana pun," ucap Parulian Limbong dengan mengenakan pelantang suara.

Mereka juga ga membawa spanduk yang bertuliskan aspirasi dan kecaman bagi pemerintah bila tidak mengusut tuntas kasus ini. Bahkan tidak cuman Pangonal Harahap, yang mereka anggap telah melakukan korupsi.

"Karena akibat perbuatannya, pembangunan di kabupaten Labuhanbatu tidak terlaksana dengan baik. Tidak hanya Pangonal banyak yang melakukan korupsi di Labuhanbatu sampai saat ini," kata dia.

Parulian menganggap bahwa saat ini banyak oknum-oknum di Labuhanbatu melakukan korupsi terhadap pembangunan infrastruktur.

Mereka juga melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintah kabupaten tersebut, prihal ini dinyatakan setelah melihat kebijakan pemkab tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

"Kami harap dengan melakukan unjuk rasa di depan DPRD, semoga mereka bisa menyampaikan bahwa seluruh pejabat di labuhanbatu harus diperiksa. Karena mereka melakukan korupsi secara masal," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved