Sosialisasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Belum Gencar, Warga Masih Minta Surat Pengantar Lurah

Kebijakan ini untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan kartu identitas diri.

Sosialisasi Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Belum Gencar, Warga Masih Minta Surat Pengantar Lurah
TRIBUN MEDAN/Liska Rahayu
Masyarakat padati loket legalisir Kantor Disdukcapil, Senin (8/10/2018). Mereka adalah pendaftar CPNS 2018 yang akan melegalisir fotokopi KTP dan KK sebagai salah satu berkas pendaftaran. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN - Pemerintah saat ini telah mengeluarkan kebijakan terkait pengurusan KK, e-KTP dan Akta Lahir.

Kebijakan ini untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan kartu identitas diri.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Beleid yang diteken 18 Oktober 2018 itu merupakan perbaikan dari Perpres Nomor 25 Tahun 2008.

Dalam aturan baru itu disebutkan, pembuatan e-KTP baru sekarang hanya perlu Kartu Keluarga (KK). Sementara untuk penerbitan e-KTP karena pindah datang, yang dibutuhkan hanya surat keterangan pindah serta KK.

Khusus untuk kasus ini, Dukcapil nantinya akan melakukan pemberitahuan rutin minimal dua kali sebulan kepada Kecamatan dan Kelurahan dan diteruskan kepada RT dan RW masing-masing mengenai warga yang pindah dan datang.

Pengurusan kartu identitas lain yang juga tidak membutuhkan surat keterangan RT dan RW adalah pembuatan KK baru dan perubahan KK. Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian juga tak lagi butuh surat keterangan RT dan RW, kelurahan dan kecamatan.

Masyarakat bisa langsung datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat. 

Namun karena hal tersebut belum disosialisasikan, masih banyak masyarakat yang meminta surat pengantar dari lurah untuk membuat Akta Lahir dan lainnya. Seorang warga bernama Amariah mengatakan, dirinya masih meminta surat pengantar dari lurah tempatnya tinggal untuk membuat Akta Lahir.

"Masih pakai surat lurah. Enggak tahu sih kalau ada berita itu," katanya saat ditemui di kantor Disdukcapil Kota Medan, Jumat (9/11/2018).

Amariah mengatakan, jika tidak menyertakan surat dari lurah, maka petugas Disdukcapil tidak bisa memberikan formulir pendaftaran untuk membuat Akta Lahir.

"Enggak bisa. Kalau enggak ada surat lurah enggak bisa," katanya.

Ia mengatakan, surat tersebut pun ia minta dari kepling dulu, baru kemudian diminta ke lurah. Sama halnya dengan Amariah, warga Medan Johor bernama Pina juga masih menyertakan surat keterangan dari lurah setempat untuk membuat Akta Lahir.

"Masih pakai kok. Pakai KTP saksi juga. Enggak tahu pula kalau udah berubah peraturannya. Enggak ada pemberitahuan," katanya.

(cr5/tribun-medan.com)

Penulis: Liska Rahayu
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved