Pakpak Bharat Peroleh Nilai Tertinggi Soal Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tim Nasional

Daerah tersebut adalah Deliserdang, Tebingtinggi, Pakpak Bharat dan Humbang Hasudutan. Dengan nilai skor tertinggi sementara saat ini 3,0717,

Pakpak Bharat Peroleh Nilai Tertinggi Soal Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tim Nasional
Tribun Medan / Satia
Asisten Umum dan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Zonny Waldi membuka Orientasi Pembekalan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah di Gedung Binagraha Bapedda, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan.   

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.com, MEDAN-Asisten Administrasi Umum dan Aset Provinsi Sumut Zonny Waldi membuka orientasi pembekalan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah di Aula Binagraha.

Sebanyak empat daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendapat nilai tertinggi pada penilaian sementara Tim Nasional (Timnas) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2018. Kabupaten/Kota tersebut adalah Deliserdang, Tebingtinggi, Pakpak Bharat dan Humbang Hasudutan (Humbahas).

“Empat daerah tersebut adalah Deliserdang, Tebingtinggi, Pakpak Bharat dan Humbang Hasudutan.  Dengan nilai skor tertinggi sementara saat ini 3,0717,” ujar Zonny, Sabtu (10/11/2018).

Zonny mengapresiasi kabupaten/kota yang mendapat nilai tertinggi secara nasional tersebut. Diharapkan  kabupaten/kota lainnya dapat bersama-sama meningkatkan nilainya, karena tahun 2018 masih belum selesai.

Meski begitu, kata Zonny, untuk tahun 2017 ada 10 kabupaten/kota yang mendapatkan nilai tertinggi secara nasional. Kabupaten/kota tersebut adalah Tebingtinggi, Pakpak Bharat, Serdangbedagai, Medan, Binjai, Samosir, Deliserdang, Toba Samosir, Humbang Hasudutan dan Tapanuli Selatan. “Untuk tahun 2017, nilai tertingginya mencapai 3,2033,” ujarnya.

Mardiana Harahap Peluk Peti Jenazah Capt Muas Effendi Nasution

Korban Pesawat Lion Air JT 610 Capt Muas Efendi Dimakamkan, Egin Nasution: Ayahku Pahlawanku

Untuk meningkatkan nilai tersebut, Zonny berpesan, agar organisasi perangkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota fokus pada perbaikan di sektor pelayanan dasar. “Sehingga provinsi ini menjadi sejahtera dan bermartabat,” pesannya.

Capt Muas Effendi Terkenal Dermawan, Kerap jadi Donatur Setiap Acara

Dirinya menambahkan agar para pejabat atau staf yang bertanggungjawab agar bersungguh-sungguh saat menyusun laporan. “Saat menyusun jangan asal isi saja, asal lapor tanpa rasa tanggungjawab, ini perlu kita perhatikan,” ujarnya.

 Penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sekali setahun. “Laporan ini akan digunakan pemerintah sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Zonny.

Hotman Paris Terbang ke London dan Italia Mencari Makan, Penggemar: Crazy Rich Indonesia Mah Gitu

Masuk DPO Polda Sumut, Tonny Wijaya Dikabarkan ke Luar Negeri

Operator SPBU Singapore Station Kenakan Busana Bertemakan Perjuangan Layani Pelanggan

Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Sumut Basarin Yunus Tanjung mengatakan orientasi tersebut bertujuan untuk merumuskan dan menyempurnakan cara penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2018.

Sementara itu, Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan dan Perangkat Daerah Wilayah 1 Kementrian Dalam Negeri Amril Rahim menjadi narasumber kegiatan tersebut menyampaikan, LPPD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah. “Serta transparansi Pemda terhadap hasil kinerja penyelenggaraan urusan dan pelayanan publik,” katanya. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari OPD Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut. 

(Cr19/Tribun-Medan.com)

Penulis: Satia
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved