Liputan Eksklusif

Warga Kecewa Dana PKH Dipotong Sepihak: 'Pak Jokowi Ada yang Sunat Uang Bansos'

"Saya sempat prasangka buruk sama agen BRILink yang bilang saldo dalam KKS saya cuma Rp 266 ribu," kata Sari.

Warga Kecewa Dana PKH Dipotong Sepihak: 'Pak Jokowi Ada yang Sunat Uang Bansos'
Tribun Medan
Bantuan untuk masyarakat miskin hilang selama dua periode. 

MEDAN, TRIBUN-Sejumlah warga miskin di Kota Medan dan sekitarnya yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) kecewa karena dana bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sebesar Rp 500 ribu dipotong.

Seorang penerima PKH, Nikita Sari, warga Jalan Pelita 2, mengatakan dirinya merasa kesal saat mengambil uang bansos yang cair per-tiga bulan tersebut. Padahal, menurut dia, uang ini seyogianya akan digunakannya untuk biaya pendidikan ketiga anaknya.

"Niat pemerintah untuk membantu kami, tetapi kenyataannya berbeda. Kemana saya harus mengadu? Apa ke Presiden langsung? Pak Jokowi, ada yang sunat uang bansos untuk kami," katanya pada Tribun/daring tribun-medan.com, tengah pekan lalu.

Sari memang langsung menyebut uang bantuan untuk dirinya disunat setelah hanya menerima sebesar Rp 266 ribu. Terlebih-lebih, sebutnya, pemotongan ini tidak ia ketahui sebelumnya.

"Saya sempat prasangka buruk sama agen BRILink yang bilang saldo dalam KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) saya cuma Rp 266 ribu. Rupanya, beberapa penerima lain juga sama dengan saya. Kami heran, kalaulah memang dipotong, kok, sampai banyak kali potongannya?" ujar Sari.

"Sejauh ini kami masih terus bertanya-tanya. Belum ada penjelasan juga dari pendamping," ucapnya seraya menambahkan, dia betul-betul terbantu dengan adanya program ini.

"Saya cuma tukang cuci, suami tukang becak. Tahulah bagaimana penghasilan tukang becak sekarang. Kalah saing sudah sama angkutan online."

Penerima PKH lain, Dian, mendengar sejumlah penjelasan simpang siur perihal pemotongan ini. Di antaranya, ada yang menyebut dana dipotong untuk bantuan bencana di Palu. Ada juga yang mengaitkan dengan pengadaan infrastruktur di wilayah timur Indonesia.

"Makin banyak didengar makin bingung kami ini. Mana yang benar? Pendamping juga enggak bisa kasih penjelasan yang benar-benar terang. Kalau kayak begini, untuk apa ada pendamping? Lebih baik diurus oleh kepling. Kalau ada kesalahan bisa kontrol lebih cepat. Seperti ini, kan, jadinya enggak enak, saling curiga," ujarnya.

Kerisauan juga melanda para penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang biasa mereka bukan cuma dipotong, tetapi bahkan lenyap sama sekali.

Halaman
1234
Editor: Liston Damanik
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved