Terkait Lahan 200 Hektare di Tapian Dolok, Bernhard: Jangan Ada Oknum Larang Pemkab Kelola Aset

Agar lahan yang selama ini dikuasai oknum tertentu menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Simalungun.

Terkait Lahan 200 Hektare di Tapian Dolok, Bernhard: Jangan Ada Oknum Larang Pemkab Kelola Aset
Kantor DPRD Simalungun 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Tommy

TRIBUN-MEDAN.com, SIMALUNGUN - Anggota DPRD Simalungun dari Fraksi NasDem Bernhard Damanik mengatakan, aset Pemkab Simalungun yang berbentuk lahan seluas 200 hektar di Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun harus diserahkan kepada kelompok tani yang sudah menandatangani kerja sama dengan Pemkab Simalungun.

Ia mengharapkan tidak boleh ada intimidasi dari pihak luar. 

Hal ini katanya, agar lahan yang selama ini dikuasai oknum tertentu menjadi pendapatan asli daerah (PAD) Simalungun. Apalagi, Pemkab Simalungun mengalami defisit anggaran.

"Kelompok tani yang sudah dibuat perjanjiannya bersama Sekda untuk mengelola lahan itu, agar bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD). Jika ada pihak-pihak yang mengintimidasi para kelompok tani, itu melanggar hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam surat perjanjian tersebut," ujarnya via seluler, Rabu (14/11/2018).

Dengan adanya kelompok tani yang ditunjuk oleh Sekda tersebut, kata Bernhard maka kelompok tani berhak mengelolanya.

"Lahan 200 hektar itu di bawah pengelolaan kelompok tani yang ditunjuk atau yang sudah disepakati oleh Sekda sebagai pengelola aset daerah," tambahnya.

Penataan dan pengelolaan lahan Pemkab di Kecamatan Tapian Dolok di hentikan oknum.
Penataan dan pengelolaan lahan Pemkab di Kecamatan Tapian Dolok di hentikan oknum. (Tribun Medan/Tommy Simatupang)

Saat disinggung ada oknum yang diduga  melaporkan kelompok tani dengan alasan perusakan lahan, Bernhard merasa heran.

Ia merasa aneh dengan adanya oknum yang membatasi upaya pemerintah untuk memanfaatkan aset.

"Bagaimana pula seseorang atau pihak-pihak yang mengerjakan lahan selama ini legalitasnya tidak jelas dan hasilnya tidak jelas ke pemkab, bisa melaporkan kelompok tani yang legalitasnya sudah jelas dari Sekda. Itu salah," tegasnya.

Halaman
123
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved