Selemah-lemahnya Daya Beli dan Ekonomi, Ketum JAPNAS: Pengusaha Harus Tetap Optimistis!

kita butuh tenaga kerja tapi takut nanti bila mengaji dibawah UMP dan UMK, kita bisa kena sanksi.

Selemah-lemahnya Daya Beli dan Ekonomi, Ketum JAPNAS: Pengusaha Harus Tetap Optimistis!
TRIBUN MEDAN/HO
Ketum JAPNAS Sumut, Syahrul Akbar 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ketika Anda sudah bekerja di suatu perusahaan, mendapatkan gaji menjadi hal yang sangat ditunggu.

Gaji yang diberikan setiap bulan, jumlahnya sudah diperhitungkan oleh perusahaan sesuai dengan jenjang pendidikan, standar perusahaan dan biaya hidup.

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Upah minimum terdiri dari Upah minimum provinsi (UMP) yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Sementara Upah minimum kabupaten/kota (UMK) yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.

"Standar perusahaan yang wajib ikut UMP dan UMK itu ada enggak? Apakah minimal modal, atau minimal omzetnya berapa? Misalnya omzetnya Rp 5 juta sebulan apa iya harus mengaji karyawan mengikuti UMP dan UMK? Kalau perusahaan omzetnya Rp 500 juta keatas mungkinlah tapi kalau omzet perusahaan Rp 5 juta hingga Rp 50 juta itu bagaimana?," ujar Ketua Umum JAPNAS (Jaringan Pengusaha Nasional) Sumut, Syahrul Akbar.

Ia mengatakan bila perusahaan harus memenuhi tuntutan buruh untuk menaikkan gaji dengan besaran angka yang menurutnya terlalu tinggi, maka nantinya perusahaan malah akan menyetop perekrutan tenaga kerja baru.

"Kita berpersepsi mengaji karyawan harus UMP dan UMK, kita butuh tenaga kerja tapi takut nanti bila mengaji dibawah UMP dan UMK, kita bisa kena sanksi. Akhirnya kita enggak merekrut karyawan, perusahaan yang harusnya berjalan maksimal jadinya tidak berjalan maksimal karena kekurangan tenaga kerja," ungkapnya.

Syahrul menjelaskan pelamar kerja dihadapkan pada pilihan bekerja di bawah UMP dan UMK, misalkan Rp 1,2 juta atau menganggur dengan penghasilan Rp 0 (nol).

"Dampak UMP dan UMK ini enggak hanya berat pada pengusaha tapi juga kepada Jobseeker, pencari kerja semakin sulit, ini hanya dimenangkan bagi buruh yang sudah dapat kerja sekarang," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Natalin Sinaga
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved