Bawaslu Karo Ingatkan Caleg dan Partai Pasang APK Sesuai Ketentuan KPU

Calon wakil rakyat maupun partainya terkadang lupa untuk memperhatikan rambu-rambu regulasi pemasangan APK tersebut.

Bawaslu Karo Ingatkan Caleg dan Partai Pasang APK Sesuai Ketentuan KPU
TRIBUN MEDAN/M NASRUL
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Karo, Abraham Tarigan. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Muhammad Nasrul

TRIBUN-MEDAN.COM, KABANJAHE - Dalam masa Pemilu seperti saat ini, salah satu cara memperkenalkan para calon adalah dengan media Alat Peraga Kampanye (APK).

Selain nama dan foto, biasanya pada APK seperti striker, spanduk, maupun baliho, juga tertera kalimat-kalimat yang menarik simpati masyarakat.

Seperti yang terdapat di beberapa lokasi di Kabupaten Karo, terlihat sudah banyak bertebaran APK dari calon wakil rakyat untuk pemilihan di daerah maupun nasional.

Namun, baik calon wakil rakyat maupun partainya terkadang lupa untuk memperhatikan rambu-rambu regulasi pemasangan APK tersebut.

Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karo, mengimbau kepada para peserta Pemilu agar tetap menaati peraturan yang ada. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kabupaten Karo Abraham Tarigan, mengungkapkan saat ini memang sudah memasuki masa kampanye. Namun, dirinya menyebutkan untuk APK yang marak di lapangan sebenarnya belum memenuhi ketentuan.

"Yang jadi permasalahan saat ini, APK yang ada di lapangan itu belum sesuai dengan ketetapan dari KPU. Sehingga bisa dikatakan APK yang ada saat ini merupakan tidak resmi," ujar Abraham, saat dihubungi via seluler, Minggu (18/11/2018).

Abraham menyebutkan, walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memperbolehkan untuk berkampanye, tetap saja para peserta Pemilu harus taat kepada aturan yang telah ditetapkan. Seperti perihal regulasi dalam pemasangan APK, yang seharusnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KPU.

"Seharusnya pemasangan APK harus sesuai dengan ketentuan dari KPU. Baik dalam segi ukuran, serta konten isi yang terdapat di dalam APK tersebut," katanya.

Abraham menjelaskan, dalam regulasi yang membahas mengenai pemasangan alat peraga kampanye, ada dua syarat. Pertama, APK yang telah disediakan oleh KPU, kemudian usulan dari partai politik dengan syarat desain dari APK sudah disahkan oleh KPU.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved