KTP 'Miskin' Tak Lagi Ampuh di Rumah Sakit Deliserdang

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ke depan tak dapat jadi tameng warga untuk mendapatkan layanan pengobatan cuma-cuma.

KTP 'Miskin' Tak Lagi Ampuh di Rumah Sakit Deliserdang
Warta Kota/henry lopulalan
Masyarakat sedang mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), setelah beberapa saat setelah di luncurkan oleh Presiden Jokowi di Kantor Pos Besar, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014). KIS dan KIP yang diperuntukan warga kurang mampu dapat jaminan kesehatan dan Pendidikan dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

PAKAM, TRIBUN-Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke depan tak dapat jadi tameng warga untuk mendapatkan layanan pengobatan cuma-cuma.

Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, membuat per 1 Januari 2019 Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tak berlaku lagi.

Sebagai gantinya pemerintah daerah (pemda) menyiapkan anggaran khusus untuk ini.

Di Deliserdang, pemerintah kabupaten (pemkab) pada tahun 2019 telah mengalokasikan Rp 42 milyar untuk menjamin biaya kesehatan warganya. Angka ini lebih tinggi dari tahun 2018 yang hanya Rp 33 Milyar untuk alokasi Jamkesda.

Pelaksana tugas (Plt) Kadis Kesehatan Deliserdang dr Ade Budi Krista menjelaskan, naiknya alokasi anggaran untuk mendukung surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di mana pemda diminta mendukung hanya ada satu jaminan nasional untuk setiap warga.

Sesuai target tahun 2019, pemda juga diminta harus sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang membuat seluruh penduduk dapat ter-cover layanan asuransi kesehatannya.

"Maka tahun 2019 nanti anggaran untuk Jamkesda yang sudah ada dialihkan ke integrasi peserta Jamkesda dalam BPJS Kesehatan. Tahun 2019 anggaran yang disediakan sekira Rp 42 milyar. Itu akan kami bayar untuk premi penduduk yang berhak menerima," ujarnya, Minggu (18/11).

Ia memastikan meski Jamkesda tak berlaku lagi namun pemkab tetap menjamin layanan kesehatan warga khususnya kategori kurang mampu.

"Itu (anggaran) kami bagikan dengan premi (asuransi kesehatan) yang Rp 23 ribu per bulan," jelas Ade.

Untuk diketahui, layanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD Deliserdang (kelas tiga) dapat diperoleh warga hanya dengan melengkapi sejumlah berkas, seperti KTP dan KK.

Halaman
123
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved