Pemkab Larang Bangunan Penatapan di Pinggiran Danau Toba, Ini Alasannya

Kios penatapan yang sudah ada berpuluh tahun sebagai lokasi istirahat pengunjung ini tidak memiliki izin.

Pemkab Larang Bangunan Penatapan di Pinggiran Danau Toba, Ini Alasannya
TRIBUN MEDAN/TOMMY SIMATUPANG
Para pekerja sedang melakukan pembangunan warung penatapan di Kawasan Danau Toba Parapat, Rabu (21/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, PARAPAT - Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melarang lagi pembangunan kios penatapan yang berjejer di pinggir Danau Toba Parapat.

Kios penatapan yang sudah ada berpuluh tahun sebagai lokasi istirahat pengunjung ini tidak memiliki izin, melanggar peraturan, dan menghilangkan estetika Kawasan Danau Toba.

Kasatpol PP Simalungun Rony Butarbutar memastikan dari 60 bangunan penatapan tidak ada satu pun yang mengantongi izin dari Kantor Perizinan dan Dinas Lingkungan Hidup.

"Kita stop semua yang ingin membangun lagi kios penatapan. Karena semua tak ada izinnya. Tidak boleh lagi ada penatapan baru,"ujarnya, Rabu (21/11/2018).

Rony juga meminta diberitahu bila ada pergerakan pembangunan penatapan lagi. Rony mengatakan dalam peraturan jarak kios ke aspal yakni delapan meter dan kemiringan bangunan 75 derajat atau menjorok ke badan jalan.

Saat disinggung tentang bangunan penatapan yang lama, Rony mengatakan masih proses untuk berkordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Namun, ia mengatakan akan melakukan razia dan meminta seluruh kioa untuk membuat izin.

"Kalau yang lama kita masih dalam proses. Ini kan lagi di data. Makanya yang baru-baru ini dulu diutamakan, karena bukan tanahnya berani pula membangun,"katanya.

Pantauan tribun-medan.com, sepanjang jalan yang berjejer kios penatapan ada tiga dalam proses pembangunan. Berdasarkan amatan, tampak para pekerja melakukan pekerjaan pembangunan. Bangunan tersebut juga berbahan dasar beton.

Seorang pemilik kios Boru Sinaga mengaku sempat dikumpulkan pihak Satpol PP untuk dimintai keterangan surat kepemilikan tanah dan izin. Boru Sinaga yang sudah mendirikan bangunan selama 10 tahun ini mengatakan sudah mengantongi izin mendirikan bamgunan (IMB).

"Saya sudah 10 tahun di sini. Ada kok IMB saya. Kalau memang mau di tindak, yang tidak memiliki izin lah,"katanya.

Sementara Camat Girsang Sipangan Bolon Boas Manik mengatakan sudah menegur semua pemilik warung penatapan. Ia memastikan seluruh warung tersebut tidak memiliki izin.

"Semua itu tak ada izinnya dan kami akan melakukan teguran. Yang membangun tidak melakukan pembangunan lagi. Kita sudah data dari senin kemarin. Tidak ada izinnya dan tidak ada setoran. Makanya kami tanya dari mana izinnya. Apakah itu tanah pinjam atau tanah rampok," pungkasnya.

(tmy/tribun-medan.com)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved