UMK Siantar Paling Rendah, Ketua SBSI: Pemko tidak Berpihak pada Buruh

Dari 22 Kab/Kota yang terdata, Kota Medan merupakan nilai UMK tertinggi yakni Rp 2.969.824.

UMK Siantar Paling Rendah, Ketua SBSI: Pemko tidak Berpihak pada Buruh
Tribun Medan/Royandi Hutasoit
Ketua Serikat Buruh Solidaritas Indonesia Kota Pematangsiantar Ramlan Sinaga. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Sebanyak 22 Kabupaten/Kota dari 33 daerah di Sumatera Utara telah mengusulkan nilai upah minimum kota/kabupaten (UMK) ke Gubernur Sumatera Utara.

Dari 22 Kab/Kota yang terdata, Kota Medan merupakan nilai UMK tertinggi yakni Rp 2.969.824. Sedangakan Kota Pematangsiantar menduduki UMK paling rendah yakni Rp 2.305.535. 

Ketua Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI) Kota Siantar Ramlan Sinaga menilai Pemerintah Kota Siantar tidak berpihak kepada ribuan buruh. Ia mengatakan selama ini Pemko Siantar selalu mengusulakan UMK rendah ke provinsi. 

"Angka yang ditetapkan ini tidak sama sekali berpihak kepada buruh. Netral pun tidak,"katanya, Kamis (22/11/2018). 

Ramlan mengatakan tidak sependapat dengan hasil yang ditetapkan pemerintah kota siantar bersama dengan dewan pengupahan. 

Menurutnya, Kota Siantar sebagai kota nomor dua terbesar di Sumatera Utara tidak layak menerima UMK hanya Rp 2,3 juta. Ia juga membandingkan dengan UMK Labuhan Batu Selatan,  Deliserdang, dan Tapanuli Selatan yang berkisar di Rp 2,7 juta. 

"Kita ini (Siantar) kan nomor dua nya kota besar setelah Medan. Maunya kan diusulkan sedikit di bawah Kota Medan. Atau bisa disamakan dengan Labuhan Batu Selatan Rp 2,7 juta. Kenapa selalu kita yang paling rendah,"ujarnya. 

Ramlan juga menilai dengan gaji Rp 2,3 juta tentu tidak mengakomodir seluruh kebutuhan pokok per bulan. Ia berharap Pemko beserta dengan dewan pengupahan turun melihat kondisi buruh di lapangan. 

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Siantar Poltak Manurung mengaku UMK Kota Siantar paling terendah dibanding daerah lain. Saat disinggung adanya protes dari SBSI, Poltak mengatakan hal itu sudah sesuai dengan peraturan. Apalagi, telah disepakati dengan formula Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Kata Poltak, UMK Kota Siantar telah naik 8,03 persen. 

Halaman
123
Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved