Pemko Habiskan Uang Rp 32 Miliar Per Bulan Bayar Gaji Honorer, Jumadi Minta Kualitasnya Ditingkatkan

Menanggapi banyaknya jumlah tenaga honorer atau PHL di SKPD Kota Medan, Jumadi menjelaskan bisa saja mereka diseleksi ulang

Pemko Habiskan Uang Rp 32 Miliar Per Bulan Bayar Gaji Honorer, Jumadi Minta Kualitasnya Ditingkatkan
TRIBUN MEDAN/Liska Rahayu
Massa tenaga honorer dan pekerja kontrak RS Pirngadi bertahan di depan kantor Wali Kota Medan, Kamis (4/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN - Anggota Komisi B DPRD Medan Jumadi mengatakan, sudah sering mendengar isu-isu terkait tenaga honorer atau PHL di setiap SKPD yang banyak, namun tidak memberikan hasil pekerjaan yang baik.

Kendati demikian, ia tidak bisa membenarkannya karena belum ada bukti. Dijelaskannya, jika pun disidak, maka ada absen yang membuktikannya.

"Kalau kita hanya menyoroti dari jumlah pegawai dan menganggarkan sesuai UMK karena itu kan bagian dari warga Kota Medan. Ya kalau terjadi dalam penyimpangan kehadiran absen dan sebagainya ya itu tanggung jawab mereka. Karena itu memang kami dengar isu-isunya memang seperti itu. Ada yang satu SKPD 400 orang tapi yang hadir pun enggak sampai separuhnya," katanya, Senin (3/12/2018).

Dikatakannya, untuk membuktikan hal tersebut, media bisa menelusurinya. Jika ternyata ditemui adanya temuan, maka mereka bisa dipanggil.

Menanggapi banyaknya jumlah tenaga honorer atau PHL di SKPD Kota Medan, Jumadi menjelaskan bisa saja mereka diseleksi ulang, namun SOP untuk itu ada di Pemko Medan.

"Bisa saja diseleksi ulang, tapi eksekusinya ada sama mereka. SOP-nya kan ada di mereka. Jadi kita ini hanya menganggarkan. Punya tanggungjawab kemanusiaan. Ya tentu ini memang berkaitan dengan masalah moral," katanya.

Pidato Prabowo di Reuni 212, Hingga Seorang Peserta Meninggal, Keluarga: Meninggal di Jalan Allah

FOTO-FOTO Pramugari Air Asia yang Cantik Berdarah Batak Diana Tobing Diserbu Netizen

Dijelaskannya, di Dinas Pekerjaan Umum saja memiliki 1055 orang PHL. Sementara itu di setiap kecamatan memiliki petugas P3SU yang fungsinya kurang lebih sama dengan PHL di Dinas PU. Jumadi mengatakan, jika para pekerja tersebut berkerja dengan baik, tentunya tidak masalah. Namun akan jadi masalah ketika pekerja tersebut tetap mendapatkan gaji sesuai UMK, tetapi tidak bekerja.

Sementara itu Jumadi menuturkan, bantuan insentif untuk guru honorer merupakan usulan inisiatif dari pihaknya. Usulan tersebut diajukan karena prihatin dengan gaji guru honorer yang masih banyak di bawah standar atau UMK.

"Insentif guru honor merupakan usulan legislatif dan tak memiliki landasan hukum, makanya tak bisa langsung dicairkan. Apalagi, mekanisme dalam pembagiannya kita belum tahu dan nomenklatur-nya juga belum ada," katanya.

Ucapan Duka Cita dan Foto Kenangan Sartika Teresia di Media Sosial, 7 Korban Tewas Tertimbun Longsor

Jawaban Luhut Pandjaitan saat Diminta Komentari Foto Capres Prabowo, Hingga Penonton Tertawa

Halaman
123
Penulis: Liska Rahayu
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved