Habiskan Uang Rp 32 Miliar Per Bulan untuk Honorer, Kepala BPKAD Medan Seleksi Kualitas Honorer

Anggaran sebesar Rp 32 miliar per bulan untuk membayar gaji honorer memang dinilai memberatkan APBD. Namun tenaga honorer memang dibutuhkan.

Habiskan Uang Rp 32 Miliar Per Bulan untuk Honorer, Kepala BPKAD Medan Seleksi Kualitas Honorer
Tribun Medan
Meski diguyur hujan deras Honorer RSUD Pirngadi tetap berunjuk rasa di Balai Kota Medan, Kamis (4/10/2018) 

TRIBUN-MEDAN.com-Anggota Komisi B DPRD Medan Jumadi mengatakan, sudah sering mendengar isu-isu terkait tenaga honorer atau PHL di setiap SKPD yang banyak, namun tidak memberikan hasil pekerjaan yang baik.

Kendati demikian, ia tidak bisa membenarkannya karena belum ada bukti. Dijelaskannya, jika pun disidak, maka ada absen yang membuktikannya.

Dikatakannya, untuk membuktikan hal tersebut, media bisa menelusurinya. Jika ternyata ditemui adanya temuan, maka mereka bisa dipanggil.

Menanggapi banyaknya jumlah tenaga honorer atau PHL di SKPD Kota Medan, Jumadi menjelaskan bisa saja mereka diseleksi ulang, namun SOP untuk itu ada di Pemko Medan.

"Bisa saja diseleksi ulang, tapi eksekusinya ada sama mereka. SOP-nya kan ada di mereka. Jadi kita ini hanya menganggarkan. Punya tanggungjawab kemanusiaan. Ya tentu ini memang berkaitan dengan masalah moral," katanya.

Pernikahan Mewah Pria 84 Tahun dengan Perempuan Cantik di Semarang, Ini Foto dan Videonya

Inilah Fakta-fakta Atlet Wushu Lindswell, dari Prestasi, Pensiun, Pindah Agama, hingga Pernikahan

 

Dijelaskannya, di Dinas Pekerjaan Umum saja memiliki 1055 orang PHL. Sementara itu di setiap kecamatan memiliki petugas P3SU yang fungsinya kurang lebih sama dengan PHL di Dinas PU. Jumadi mengatakan, jika para pekerja tersebut berkerja dengan baik, tentunya tidak masalah. Namun akan jadi masalah ketika pekerja tersebut tetap mendapatkan gaji sesuai UMK, tetapi tidak bekerja.

Sementara itu Jumadi menuturkan, bantuan insentif untuk guru honorer merupakan usulan inisiatif dari pihaknya. Usulan tersebut diajukan karena prihatin dengan gaji guru honorer yang masih banyak di bawah standar atau UMK.

"Insentif guru honor merupakan usulan legislatif dan tak memiliki landasan hukum, makanya tak bisa langsung dicairkan. Apalagi, mekanisme dalam pembagiannya kita belum tahu dan nomenklatur-nya juga belum ada," katanya.

 

Menurut Jumadi, insentif ini sifatnya bukan menjadi kebutuhan tetapi bantuan. Akan tetapi, apabila yang mengusulkan dari Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pendidikan tentu langsung disetujui DPRD Medan dan anggarannya bisa dicairkan.

Lindswell Kwok si Anak Medan Dikabarkan Segera Dinikahi Achmad Hulaefi

Kinerja DPR Jeblok, Fadli Zon Minta Rakyat Maklum

"Dengan bantuan itu, harapannya berarti ada kepedulian atau perhatian Pemko Medan terhadap guru honor," ujarnya.

Halaman
123
Penulis: Joseph W Ginting
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved