Hakim Mengeluh Sidang IPA Martubung Kerap Malam Hari

Proses pengerjaan proyek yang dimulai sejak Januari 2014 itu telah terealisasi dan memenuhi perjanjian kontrak yang sudah disepakati.

Hakim Mengeluh Sidang IPA Martubung Kerap Malam Hari
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Saksi melihat berkas perkara dugaan korupsi IPA Martubung PDAM Tirtanadi 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi rekanan PDAM Tirtanadi yakni Flora Simbolon dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PDAM Tirtanadi dalam proyek IPA Martubung, Suheri kembali berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi pada sidang yang berlangsung menjelang malam tersebut.

Dalam sidang kali ini, Ketua dan Sekretaris Panitia Lelang pada proyek paket pekerjaan Enginering Procuremen Contruction (EPC) pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Martubung yang menjadi saksi menegaskan bahwa prosedur penentuan pemenang tender senilai Rp 58 miliar lebih itu sudah sesuai peraturan perundang-undangan.

Proses pengerjaan proyek yang dimulai sejak Januari 2014 itu telah terealisasi dan memenuhi perjanjian kontrak yang sudah disepakati.

Ketua proyek EPC Halimah menerangkan bahwa proses penetapan pemenang tender sudah sesuai yang mana pada masa pendaftaran, ada 7 perusahaan yang mendaftar. Lalu panitia mengumumkan yang lolos hanyalah 5 perusahaan.

"Kelima perusahaan tersebut mengikuti tahapan pemeriksaan dokumen. Lalu satu perusahaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tinggal empat perusahaan lagi. Setelah itu, pada seleksi tahap terakhir, 3 perusahaan dianggap tidak memenuhi syarat seleksi selanjutnya dan tinggal satu perusahaan lagi yang dinyatakan memenuhi syarat yakni Kerjasama Operasional (KSO) Pro Promits LJU," urainya.

"Semua proses tersebut sudah sesuai dengan hasil rapat antara panitia lelang dan ahli atau konsultan," ucapnya pada sidang yang dipimpin Hakim Syafril Batubara, Senin (3/12/2018) menjelang tengah malam.

Ia pun menjelaskan bahwa panitia sempat mengulur waktu selama 15 hari agar tiga perusahaan yang gugur sebelumnya untuk menyusun administrasi kembali namun kembali kandas.

"Karena ini proyek langkah, dan jarang ada di Indonesia, maka perusahaan peserta lelang, jarang ada memiliki kualifikasi seperti yang dimintakan panitia. Dimana kita menggunakan EPC dalam proyek tersebut. EPC itu artinya hitungan harganya secara langsam. Dan dalam kontraknya ditegaskan tidak akan merubah harga satuannya. Jadi apabila harga material yang dibutuhkan naik, maka resiko yang nanggung bukan lagi PDAM. Melainkan penyedia barang dan jasa," ucap Halimah.

Sementara Sekertaris Nurlin mengatakan bahwa, terdakwa Suheri bukanlah PPK yang awalnya mengikuti dari awal proses lelang proyek tersebut.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved