Permukiman Warga Masuk ke Kawasan Hutan

Nyaris sepanjang jalan menuju sembilan desa itu bahkan belum pernah diaspal sejak Indonesia merdeka.

Permukiman Warga Masuk ke Kawasan Hutan
TRIBUN MEDAN/HO
Plang kawasan hutan di Tobasa 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.COM, TOBASA - Sembilan desa di dua kecamatan, yakni Kecamatan Nassau dan Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, kini menemukan masalah baru yang terbilang kompleks.

Setelah masalah listrik berhasil diatasi pada tahun 2014 lalu, saat ini masalah lain adalah lokasi desa mereka yang ada di dalam kawasan suaka margasatwa dan hutan lindung.

Tidak hanya jalan menuju desa, namun kawasan perladangan bahkan hingga kawasan pemukiman masyarakat di 9 desa itu juga masuk ke dalam kawasan hutan negara.

Ke sembilan desa itu adalah Desa Sipagabu dan Desa Liat Tondung di Kecamatan Nassau, serta Desa Pagar Batu, Desa Sibuntuon, Desa Lumban Lintong, Desa Panamparan, Desa Pararungan, Desa Lumban Balik dan Desa Lumban Gaol di Kecamatan Habinsaran.

Nyaris sepanjang jalan menuju sembilan desa itu bahkan belum pernah diaspal sejak Indonesia merdeka. Pemkab Toba Samosir telah beberapa kali mengupayakan alokasi anggaran perbaikan jalan menuju desa itu, namun pembangunan terkendala karena jalan menuju desa itu melintasi kawasan hutan suaka margasatwa dan kawasan hutan lindung.
"Ini masalah kami yang paling besar sekarang. Kalau dulu masalah kami soal listrik, sekarang soal kawasan hutan ini," ujar Jonson Siahaan, tokoh masyarakat dari Desa Sibuntuon pada Rabu (5/12/2018).

Menurut Anggota DPRD Tobasa dari Komisi B yang membidangi soal pembangunan Insfrastruktur jalan, Liston Hutajulu, masalah kehutanan menjadi persoalan serius yang harus diselesaikan secara bersama-sama, baik masyarakat, Pemkab Tobasa, Pemerintah Propinsi hingga tingkat pusat. "Sebelum saya jadi Anggota DPRD, saya dan masyarakat dari desa itu berjuang bersama untuk memasukkan listrik ke beberapa desa itu dan akhirnya berhasil. Sekarang masalah lain yang lebih urgent adalah soal kehutanan ini," ujarnya.

Liston menilai, proses penganggaran di DPRD selalu terkendala karena status kawasan hutan itu. "Dari lembaga Lesgislatif, saya akan menyampaikan kepada Bupati agar beliau menyampaikan surat permohonan ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, selanjutnya surat itu akan kita kawal terus hingga berhasil," kata Liston mengakhiri.

(jun/tribun-medan.com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved