Korupsi Pembangunan Jembatan, Pensiunan Kadis PU Madina Disidangkan

Ir Abdullah Dalimunthe (61) tampak fokus mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison

Korupsi Pembangunan Jembatan, Pensiunan Kadis PU Madina Disidangkan
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Eks Kadis PU Mandailing Natal Abdullah Dalimunthe jalani Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (6/12/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ir Abdullah Dalimunthe (61) tampak fokus mendengarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hendri Edison yang menyematkan dirinya dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

Abdullah yang mengenakan kemeja batik putih ini sesekali menoleh ke arah JPU dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Irwan Effendi.

Jalannya sidang, JPU Hendri meminta kesempatan kepada Majelis Hakim untuk membacakan dakwaan terhadap Ir Abdullah Dalimunthe yang merupakan eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mandailing Natal (Madina) tahun 2007.

"Bahwa ia Terdakwa Ir. Abdullah Dalimunthe, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2007 ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Kapolres Madina," ucap JPU Hendri pada sidang yang berlangsung di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (6/12/2018).

Terdakwa, imbuh JPU pada bulan Agustus hingga Desember 2007 merupakan penguasa pengguna anggaran dalam proyek 4 jembatan.

"Jembatan Batang Laping I, panjang 30 meter dengan anggaran sebesar Rp.663.600.000,.Pembangunan Jembatan Batang Laping II, panjang 30 meter dengan anggaran sebesar Rp. 302.300.000. Pembangunan Jembatan Batang Besusuk, panjang 10 M dengan anggaran sebesar Rp. 46.950.000, dan terakhir adalah Pembangunan Jembatan Batang Ketek, panjang 15 meter dengan anggaran sebesar Rp. 212.000.000," urai JPU.

"Total Pagu Anggaran untuk keempat Pembangunan Jembatan dimaksud adalah sebesar Rp. 1.200.000.000," sambungnya.

Dalam pelaksanaan proyek jembatan itu, sambung JPU bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan, terdakwa sudah menentukan pemenang tender yaitu PT Parik Sabungan, perusahaan milik Lesmana Pangaribuan dan Irwansyah Nasution (berkas terpisah).

Dalam perjalanannya, JPU menyebutkan bahwa pekerjaan pembangunan jembatan seolah-olah telah selesai 100 persen, sehingga atas dasar laporan kemajuan pekerjaan tersebut, oleh PT Parik Sabungan berhak mengajukan permintaan pembayaran, padahal faktanya pekerjaan tidak selesai 100 persen, akan tetapi pembayaran tersebut diizinkan terdakwa Abdullah Dalimunthe.

Halaman
12
Penulis: Alija Magribi
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved