Advertorial

Info Pajak: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

Info Pajak: Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi Sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan
ist
internet 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia namun baru dikatakan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi ketika menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang selanjutnya disingkat WPOP mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut adalah hak dan Kewajiban WPOP:

1. Melakukan Pendaftaran NPWP

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dengan kata lain, penerbitan NPWP bukan untuk mendapatkan pekerjaan, atau mendapatkan hutang Bank, mendapatkan KPR/Leasing. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), WPOP yang menerima penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Pendaftaran untuk memperoleh NPWP dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan permohonan secara tertulis ke KPP, KP2KP, atau Mobile tax Unit yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, atau secara elektronik (online) pada laman ereg.pajak.go.id (tidak harus datang ke KPP) dan bisa kapan saja.

2. Hitung

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari WPOP dalam negeri, ditetapkan berdasarkan UU PPh.

3.  Bayar

Halaman
1234
Editor: Ismail
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved