Kemenkumham Perbolehkan Warga Binaan Kuliah Pendidikan Tinggi Hukum

sesungguhnya warga binaan yang dibatasi hanya hak kemerdekaannya saja, pendidikan tetap layak untuk dilanjutkan.

Kemenkumham Perbolehkan Warga Binaan Kuliah Pendidikan Tinggi Hukum
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Kunjungan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Lapas Klas IA Tanjunggusta Medan, Jumat (6/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kunjungan ke Lapas Klas IA Tanjunggusta, Medan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly menyampaikan bahwa untuk terus membentuk kesadaran hukum, Kemenkumham memberikan kesempatan pendidikan bagi warga binaan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Dia mengatakan sesungguhnya warga binaan yang dibatasi hanya hak kemerdekaannya saja, pendidikan tetap layak untuk dilanjutkan.

"Contoh seperti ini sudah kita terapkan di LP Tangerang, kita berikan mereka kesempatan belajar. Karena kehadiran negara tidak hanya di luar lapas tapi juga di dalam lapas," ujar Yasonna dalam sambutannya di Lapas Klas IA Tanjunggusta, Medan (7/12/2018) pagi.

Senada dengan Yasonna, jajaran Kanwil Kemenkumham Sumut yakni Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Abdul Aris dan Kalapas Klas IA Tanjunggusta Budi Situngkir menyambut baik program pendidikan tinggi bagi warga binaan yang membutuhkan tersebut.

Kadivpas Abdul Aris dalam sambungan telepon dengan Tribun Medan mengatakan bahwa program pendidikan tinggi bagi warga binaan sudah diwacanakan, bahkan sebelum LP Klas IA Tanjunggusta, program tersebut sudah berjalan di LP Sukamiskin, LP Cipinang dan LP Tangerang.

"Program ini sudah berlangsung di Lapas lain, jadi Lapas Tanjunggusta bukan yang pertama. Kita sudah menyiapkan fasilitasnya yaitu ruangan. Kita pakai aula dan ruang rapat untuk bagi warga binaan yang ingin ikut kuliah Strata 1 (S1) hukum ini, jadi bukan membangun lagi," ucapnya.

Abdul Aris menguraikan bahwa pendidikan S1 tersebut sama halnya dengan pendidikan S1 mahasiswa pada umumnya. Hanya saja dia mensyaratkan program pendidikan ini diberikan bagi warga binaan yang memiliki niat dan ekonomi yang cukup.

"Yang ingin kuliah ini di assasment terlebih dahulu, akan dinilai sudah layak untuk kuliah, punya biaya atau hanya main-main saja niatnya, juga akan kita telusuri perkembangannya," sambung Aris.

Terkait dengan dipilihnya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Kadivpas Abdul Aris berujar bahwa UMSU memiliki kualitas pendidikan yang bagus, khususnya pendidikan S1 Hukum-nya telah menyandang akreditasi A.

Halaman
123
Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved