Kemenkumham Tetapkan 17 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Sumatera Utara, Lihat Daftarnya

semakin tinggi kesadaran hukum negara, maka semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin tinggi tertib masyarakat.

Kemenkumham Tetapkan 17 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Sumatera Utara, Lihat Daftarnya
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Kunjungan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Lapas Klas IA Tanjunggusta Medan, 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kunjungan ke Lapas Klas IA Tanjunggusta, Jumat (7/12/2018), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna H Laoly meresmikan 17 desa/ kelurahan yang menyandang daerah sadar hukum dan pencanangan gerakan tertib pemasyarakatan layanan publik berbasis HAM untuk jajaran Lapas seluruh wilayah Kanwil Kemenkumham Sumut.

Yasonna dalam sambutannya mengatakan, kesadaran hukum merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum maupun di dalam menjaga ketertiban.

"Dan ini menjadi dasar bagi suatu kebutuhan negara, semakin tinggi kesadaran hukum negara, maka semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin tinggi tertib masyarakat," ucap Yasonna.

Ketaatan hukum, lanjut Yasonna, sangat berkolerasi positif bagi kemajuan bangsa. Ia mencontohkan, negara Korea Selatan, Jepang dan China yang makin maju karena kesadaran hukum masyarakatnya benar-benar baik.

"Kesadaran hukum masyarakat merupakan satu elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat kepada Pemprov Sumatera Utara, bupati, walikota, camat yang sudah memenuhi beberapa indikator untuk desa sadar hukum. Kami berharap, supaya ini terus menerus ditingkatkan, terus menerus diperbaiki," ujar Yasonna.

Di dalam desa sadar hukum, lanjut Yasonna, masyarakat juga perlu menghargai hak-hak orang lain. Intoleransi yang sangat memuncak hanya karena persoalan politik, tidaklah sehat bagi bangsa.

"Saya berharap menjadi tugas kita bersama meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tengah persoalan kebangsaan kita sekarang ini. Kita ingin yang terbaik untuk bangsa ini," tandas Yasonna.

Yasonna juga menyampaikan untuk terus memperbaiki pelayanan publik di dalam lapas dan memberikan kesempatan pendidikan bagi warga binaan, karena sesungguhnya warga binaan yang dibatasi hanya hak kemerdekaannya saja.

"Contoh seperti ini sudah kita terapkan di LP Tangerang, kita berikan mereka kesempatan belajar. Karena kehadiran negara tidak hanya di luar lapas tapi juga di dalam lapas," pungkas Yasonna.

Halaman
123
Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved