Tak Ada Ampun! Akhir Desember Seluruh ASN Terpidana Korupsi akan Diberhentikan

Akhir Desember ini seluruh PNS terlibat korupsi sudah tidak lagi berstatus pegawai, apalagi mendapatkan gaji atau uang pensiunan.

Tak Ada Ampun! Akhir Desember Seluruh ASN Terpidana Korupsi akan Diberhentikan
LUCKY PRANSISKA
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN-Tidak ada maaf atau ampun bagi para Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil (ASN/PNS) yang melakukan korupsi akan mendapatkan pemecatan dengan tidak terhormat (PDTH).

Prihal tersebut diinformasikan, lantaran Provinsi Sumatera Utara mendapatkan rangking satu PNS-nya terbanyak korupsi, yakni sebanyak 298 ASN.

Melalui kementerian BKN, Kemendagri hingga Kemenpan-RB memberitahukan sebanyak dua ribu PNS terlibat dalam kasus korupsi, dan Sumut mendapatakan juara pertama.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Provinsi Sumatera Utara English Nainggolan, mengatakan, bahwa ASN yang terlibat korupsi sudah banyak yang diberhentikan.

Kemudian pada akhir Desember ini seluruh PNS terlibat korupsi sudah tidak lagi berstatus pegawai, apalagi mendapatkan gaji atau uang pensiunan.

"Sudah banyak juga yang diproses, Tobasa sudah banyak, Tapanuli Utara,Langkat, dan Provinsi Sumut juga sudah. Pada akhir Desember ini akan kita proses selesai semuanya, tidak adalagi mereka yang bekerja atau mendapatakan uang pensiunan," kata English Nainggolan, melalui sambungan telepon genggam, kepada Tribun Medan, Jumat (7/12/2018).

Menurutnya, surat pemberhentian pegawai yang terlibat korupsi sudah dilayangkan atau disampaikan kepada kepala daerah hingga Gubernur. Namun, kepala daerah belum dapat memproses semuanya, dikarenakan masih mencari berkas-berkas pengadilan tiap ASN.

"Kita sudah melayangkan surat kepada Gubernur dan Wali Kota hingga Bupati. Mereka respect deh, cuma mereka masih mencari keputusan pengadilan, karena itu dasar untuk memberhentikan mereka," katanya.

English belum bisa menyampaikan berapa banyak PNS yang sudah dipecat dari Instansi pemerintahan. Kemudian, ratusan PNS di Provinsi Sumatera Utara yang melapangkan gugatan karena tidak terima dengan pemecatan tesebut, tidak dilarang untuk membuat mosi kepada pemerintah.

Halaman
123
Penulis: Satia
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved