Terkendala Sidalih, KPUD Karo Tunda Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-2

Yang kami lihat, proses input data ke program Sidalih ini sedikit terhambat, karena nunggu tengah malam baru lancar.

Terkendala Sidalih, KPUD Karo Tunda Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-2
TRIBUN MEDAN/M NASRUL
KPUD Kabupaten Karo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) kedua, di Aula Hotel Grand Orri, Jalan Orri, Berastagi, Minggu (9/12/2018). Dikarenakan beberapa kecamatan masih terkendala penginputan data ke program Sidalih, rapat tersebut ditunda dan dilanjutkan Senin (10/12/2018) esok. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Muhammad Nasrul

TRIBUN-MEDAN.com, BERASTAGI - Rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) kedua, yang digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karo, Minggu (9/12/2018) terpaksa ditunda.

Pasalnya, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karo, baru sembilan kecamatan yang telah selesai proses pencermatan dan rekapitulasinya. Adapun kecamatan yang telah menyelesaikan proses tersebut seperti, Kecamatan Payung, Tiganderket, Berastagi, Laubaleng, Barus jahe, Dolat Rayat, Kutabuluh, dan Juhar.

Ketua KPUD Karo Gemar Tarigan ST, mengatakan pihaknya dengan Bawaslu meminta waktu penundaan rapat hingga Minggu (10/12/2018) esok.

Dikarenakan data dari delapan kecamatan masih bermasalah. Dirinya menyebutkan, dari delapan kecamatan tersebut empat di antaranya terkendala proses upload data di program Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). 

"Memang dari 17 kecamatan, ternyata ada sembilan kecamatan yang sudah selesai dan kita putuskan. Tapi ada delapan lagi yang belum. Empat kecamatan masih ditemukan kegandaan, dan empat lagi masih belum dapat diinput datanya di Sidalih," ujar Gemar, di Aula Hotel Grand Orri, Jalan Orri, Berastagi.

Dirinya menyebutkan, sesuai arahan dari KPU RI rapat pleno rekapitulasi tidak bisa dilanjutkan jika data dari lapangan belum sinkron dengan yang ada di Sidalih. Sehingga, sebelum rapat pleno, petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus menyelesaikan proses rekapitulasi, dan juga menginput data tersebut. Sehingga dengan banyak pertimbangan, pihaknya memutuskan rapat pleno harus ditunda hingga esok hari.

"Yang kami lihat, proses input data ke program Sidalih ini sedikit terhambat, karena nunggu tengah malam baru lancar.  Lebih bagus malam ini kami lanjutkan, jadi besok saat pleno lanjutan sudah clear semua," ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, dengan gangguan ini tentunya proses rapat pleno menjadi terhambat. Namun, dikarenakan sistem tersebut digunakan untuk menginput data dari seluruh Indonesia, pihaknya harus mengambil kebijakan dengan sebaik mungkin.

"Karena memang dari Sidalih ini yang menjadi kata kunci kita menetapkan jumlah pemilih," katanya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Karo Abraham Tarigan, juga mengeluahkan adanya gangguan dari sistem Sidalih itu. Dirinya menyebutkan, program yang seharusnya membantu meringankan kinerja pendataan malah seringkali menjadi penghambat.

"Bawaslu terutama dari Kabupaten Karo sendiri, melihat Sidalih belum menjadi sebuah alat yang dapat membantu proses pendataan secara signifikan. Bahkan kadang menjadi kendala tertentu seperti hari ini, yang memaksa proses rapat harus ditunda," ungkapnya.

Dirinya menyebutkan, dengan adanya gangguan ini tentunya tahapan-tahapan Pemilu terutama pendataan akan terus terhambat. Untuk itu, dirinya berharap kepada pihak terkait untuk melakukan pembenahan program berbasis nasional itu.

"Sehingga, fungsi aplikasi yang ditujukan untuk membantu kelancaran proses Pemilu, dapat diaplikasikan lebih baik di lapangan," pungkasnya.

(cr4/tribun-medan.com) 

Penulis: Muhammad Nasrul
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved