Fraksi di DPRD Medan Berharap Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Jadi Perlindungan Buruh

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda)

Fraksi di DPRD Medan Berharap Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Jadi Perlindungan Buruh
TRIBUN MEDAN/Liska Rahayu
Rapat Paripurna Pengesahan dan Penyetujuan Ranperda Tentang Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Paripurna, DPRD Medan, Senin (10/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi peraturan daerah (Perda).

Anggota fraksi PDI Perjuangan Edward Hutabarat mengatakan, ranperda tersebut diharapkan menjadi solusi antara pencari kerja dan pekerja. 

Selain itu, fraksi PDI Perjuangan menilai Perda tersebut akan menjadi komitmen perlindungan pekerja baik mengenai upah ataupun kesejahteraan buruh.

"Menurut kami sangat erat kaitannya dengan sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat digunakan secara efisien dan efektif antara perusahaan dan pekerja. Kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia menjadi sorotan investasi, sehingga regulasinya harus dipertimbangkan secara matang," katanya, Senin (10/12/2018).

Edward mengatakan, pihaknya berharap Perda tentang penyelenggaraan pekerja yang telah disahkan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Ditetapkannya Perda tersebut, maka Pemko Medan dituntut untuk melakukan pelatihan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja.

Untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja, fraksi juga mengusulkan agar pengusaha dapat memperhatikan skala pendidikan dan kemampuan pekerja.

"Kami mendesak wali kota, dinas sosial dan tenaga kerja untuk sosialisasikan perda ini," katanya.

Sementara itu, Rajuddin Sagala dari fraksi PKS mengatakan, Pemko Medan harus menerapkan Perda tersebut secara tegas dan berkomitmen. Apalagi, ia mengaku mendapat banyak laporan terkait tenaga kerja yang dilarang haknya untuk beribadah.

"Pemko Medan harus pastikan tidak ada lagi perusahaan yang melarang tenaga kerja untuk ibadah. Sering kali kami dapat laporan bahwa tenaga kerja berhenti karena larangan beribadah salat," ungkap Rajuddin.

Ia juga meminta agar Pemko Medan menyiapkan tenaga kerja yang andal dan memastikan mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Modesta Marpaung dari fraksi Golkar mengatakan, fraksinya berharap terbitnya Perda tersebut, Pemko Medan memiliki program terkait peningkatan kemampuan pekerja. Hal tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja lokal bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.

"Kami harapkan Pemko Medan lakukan pengawasan maksimal di lapangan dan tidak pernah ragu dalam penertiban. Diharapkan Perda ini bisa segera disosialisasikan kepada masyarakat," pungkasnya. 

(Cr5/tribun-medan.com)

Penulis: Liska Rahayu
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved