Pj Bupati Pakpak Bharat Tak Kunjung Ditunjuk, Pembahasan APBD 2019 Tersendat, Pembangunan Terancam!

Jalannya roda pemerintahan maupun pembangunan di daerah penghasil tanaman gambir ini menjadi terancam.

Pj Bupati Pakpak Bharat Tak Kunjung Ditunjuk, Pembahasan APBD 2019 Tersendat, Pembangunan Terancam!
Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya
Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni P Berutu saat diwawancarai di depan kantor DPRD Pakpak Bharat, kompleks Perkantoran Sindeka, Salak pada Senin (19/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, SALAK - Kekosongan kepala daerah di Kabupaten Pakpak Bharat berimbas kepada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pakpak Bharat.

Hal itu terjadi pascatertangkapnya Remigo Yolando Berutu dalam OTT KPK dan meninggalnya Maju Ilyas Padang selaku Wakil Bupati Pakpak Bharat pada Februari lalu.

Akibatnya proses pembahasan RAPBD tahun anggaran 2019 tersendat.

Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Pakpak Bharat, Sahat Banurea sebagai Pelaksanaan Harian (Plh) Bupati beberapa waktu lalu, juga tak bisa menggantikan peran dan fungsi kepala daerah sepenuhnya.

Sehingga jalannya roda pemerintahan maupun pembangunan di daerah penghasil tanaman gambir tersebut pada tahun 2019 menjadi terancam.

"Penyebabnya Sekda sebagai Plh tidak memiliki kewenangan strategis untuk bisa menandatangani KUA-PPAS maupun APBD 2019. Plh hanya bisa menjalankan tugas bupati sehari-hari untuk tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni P Berutu, Kamis (13/12/2018).

Situasi tersebut, membuat DPRD Pakpak Bharat dan Pemkab Pakpak Bharat menggelar pertemuan, khusus membahas langkah yang dilakukan agar proses pembahasan hingga pengesahan R.APBD 2019 bisa dilakukan paling lama 31 Desember 2018.

"Jadi dalam rapat bersama, tanggal 11 Desember kemarin, kami membuat kesepakatan supaya Mendagri dapat memberikan kewenangan kepada Plh Bupati Pakpak Bharat agar bisa membuat kebijakan untuk anggaran 2019. Hal ini khusus atas situasi sekarang. Jika tidak segera tunjuk Pj," sebut Sonni.

Plh Bupati Pakpak Bharat, Sahat Banurea mengaku telah menyurati Gubernur Sumatera Utara atas kondisi yang tengah terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat. Ia berharap permasalahan mengenai Pj Bupati bisa terselesaikan sebelum akhir tahun ini.

"Tentunya ini mendesak, karena semakin dekat akhir tahun. Kami sudah surati gubernur dan menembuskannya kepada Mendagri. Kami masih menunggu jawaban," ujar Sahat.

(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved