Edisi Cetak Tribun Medan

Proyek Jalan Tol Binjai-Medan-Tebing Terganggu Sengketa Tanah, Pengerjaan Molor dari Target

Harapan warga untuk menggunakan ruas jalan tol Binjai-Medan-Tebingtinggi pada masa libur Natal dan Tahun 2019, agaknya belum akan terwujud.

Proyek Jalan Tol Binjai-Medan-Tebing Terganggu Sengketa Tanah, Pengerjaan Molor dari Target
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol di kawasan Tanjungmulia, Medan, belum lama ini. Konstruksi seksi tol belum rampung, fokus menggenjot tuntasnya pembebasan lahan. 

MEDAN, TRIBUN-Harapan warga untuk menggunakan ruas jalan tol Binjai-Medan-Tebingtinggi pada masa libur Natal dan Tahun 2019, agaknya belum akan terwujud.

Pengerjaan proyek jalan tol ini, terutama pada ruas Medan-Binjai dan Seirampah-Tebingtinggi, molor dari target lantaran sejumlah kendala. Satu di antaranya sengketa lahan.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Bambang Priono, mengemukakan proyek ruas tol Medan-Binjai tidak berjalan lancar, terutama di titik seputaran Tanjung Mulia Hilir, akibat adanya sebelas gugatan perdata di pengadilan. Padahal, pengerjaannya tinggal 7,36 persen saja. Saat ini, panjang jalan tol yang sudah rampung dibangun adalah 22,825 km.

Ruas tol Medan-Binjai terdiri dari tiga seksi, yakni Seksi I Tanjung Mulia-Helvetia, Seksi II Helvetia-Sei Semayang, dan Seksi III Sei Semayang-Binjai.

"Sangkutnya di seksi satu. Seksi ini panjangnya 6,071 kilometer. Sekarang baru dikerjakan 74,66 persen. Secara keseluruhan, total sisanya kurang lebih 2,6 kilometer. Tidak terlalu panjang lagi, sebenarnya. Namun tetap tidak bisa dikerjakan karena sekarang ada gugatan atas lahan yang kena proyek."

Baca: Miliarder 24 Tahun Hamburkan Uang Tunai, Hong Kong Hujan Duit, tapi Endingnya Miris, Ini Videonya

Baca: Daftar Orang Terkuat di Dunia, Peringkat Jokowi Berada di Bawah Pemimpin ISIS

Baca: Yusril Ihza Mahendra Angkat Bicara soal Foto SBY Dicabik dan Aksi Robek Bendera Partai Demokrat

"Muncul delapan sertifikat dengan sembilan nama pemilik. Total ada sebelas gugatan, masing- masing sepuluh di PN Medan dan satu di PTUN Jakarta. Satu gugatan sedang tahap banding dan satu lagi gugatannya kalah, terindikasi perbuatan pidana. Sudah dilaporkan ke Polda Sumut dengan indikasi praktik mafia tanah," katanya pada Tribun di Medan, tengah pekan lalu.

Saat berbicara, Bambang tidak menyembunyikan kegusarannya.

Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono saat memberikan penjelasan kendala pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Selasa (30/10/2018).
Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono saat memberikan penjelasan kendala pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Selasa (30/10/2018). (TRIBUN MEDAN / AZIS HUSEIN HASIBUAN)

"Bagaimana tidak kesal? Pembangunan ini, kan, tujuan untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Kalau benar rakyat yang menggugat, barangkali bisa kita terima. Kenyataannya, yang menggugat itu ya, itu-itu saja orangnya. Sudah tahu kita seperti apa reputasinya. Ada yang bermain langsung ada yang berada di belakang," ucapnya.

Dikemukakannya lebih lanjut, proses ganti rugi lahan untuk proyek ini sudah dilaksanakan sesuai peraturan sebagaimana termaktub dalam Surat Menteri ATR/BPN No 4405/50/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017 perihal penyelesaian Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan Binjai.

Dalam surat ini dijelaskan, Kakanwil BPN Sumut dan Pemerintah Kota dapat menggunakan kewenangan sesuai UU No 23 Tahun 2014 dalam menyelesaikan ganti rugi dengan porsi 70 persen kepada masyarakat yang menguasai tanah dan 30 persen kepada pemegang sertifikat dan ahli waris pemegang grant sultan.

Halaman
123
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved