Pakar Hukum USU: Harusnya Ada Tersangka Lain dalam Kasus Tamin Sukardi

"Dalam perkara kasus korupsi tidak ada tersangka tunggal. Pasti ada keterlibatan pihak lainnya," kata dia.

Pakar Hukum USU: Harusnya Ada Tersangka Lain dalam Kasus Tamin Sukardi
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
FGD dengan mahasiswa, Pakar Hukum USU bahas kasus Tamin Sukardi terkait Eks HGU PTPN2, Kamis (20/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gelar Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Mencari Keseragaman Pandangan Hukum Dalam Penerapan Peraturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Studi Kasus Tamin Sukardi, Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) menegaskan penetapan tersangka tunggal Tamin Sukardi tidak tepat.

Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar Hukum Profesor Syafruddin Kalo.

Ia mengatakan, seharusnya Kejaksaan Agung membuktikan adanya keterlibatan pihak lain seperti oknum BPN, oknum Camat, oknum Kepala Desa, oknum PTPN2 untuk dijadikan tersangka.

"Dalam perkara kasus korupsi tidak ada tersangka tunggal. Pasti ada keterlibatan pihak lainnya," kata dia.

Tak hanya itu, Syafruddin Kalo mengungkapkan tanah yang dikuasai negara tidak otomatis menjadi milik negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat 2 Nomor 5 Tahun 1960 UUPA.

Dijelaskannya, dalam hal Tanah Eks HGU sudah bukan merupakan aset PTPN2. Karena itu tidak perlu ada izin pelepasan aset dari kementerian yang bersangkutan, tetapi mutlak kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 UUPA.

Masih dalam paparannya, yang dapat menentukan kerugian negara hanyalah Badan Pengawas Keuangan yang tertuang dalam Pasal 23 Ayat I UUD 1945 dan Pasal 10 UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK. Sedangkan instansi lain yang berwenang BPKP atau Inspektorat, SKPD tetap berwenang memeriksa tetapi yang menentukan besar kecilnya kerugian negara adalah BPK.

Pakar hukum pidana, Prof Dr Ediwarman SH M.Hum menambahkan penerapan hukum yang benar itu paling sulit di Indonesia. Hal itu dikarenakan penegak hukum tidak pernah membahas secara benar tentang unsur-unsur perbuatan pidana.

Dipaparkannya, dalam unsur perbuatan pidana harus terbukti dahulu delik formil dan materil, sifat melawan hukum dan sifat tercela yang menimbulkan kesalahan dan kerugian. Jika terbukti unsur ketiga yakni sifat tercela baru seseorang dapat dipidana. Namun, penegak hukum jarang melihat konteks pidana tersebut karena tidak melihat secara komprehensif.

"Penegak hukum dalam penerapan hukumnya harus dilihat secara komprehensif bukan secara parsial. Seperti kasus Tamin Sukardi, dalam kasus ini seharusnya pengadilan melihat apakah ada bukti keterlibatan pihak lain sesuai dakwaan Pasal 55 KUHP yang intinya menyatakan perbuatan bersama-sama yaitu lebih dari satu orang urainya.

Dalam kegiatan itu juga turut sebagai pembicara Dr Mirza Nasution SH MHum dan Dr Mahmul Siregar SH MHum. Kedua sependapat bahwa perlu pemahaman tentang administrasi hukum dan pengetahuan persoalan aset BUMN.

Ediwarman mempertanyakan kasus yg menjerat TS karena sudah inkrah di Mahkamah Agung tapi diadili kembali di pengadilan negeri medan sehingga terkesan kasus ini dipaksakan.

(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved