Mafia Lahan Tol Medan-Binjai Ditangkap, Pakar Hukum: Tak Ada Grant Sultan di Tanah Konsesi

"Saya bisa kasih tunjuk di daerah-daerah mana saja yang boleh ada grant sultan," ujarnya.

Mafia Lahan Tol Medan-Binjai Ditangkap, Pakar Hukum: Tak Ada Grant Sultan di Tanah Konsesi
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol di kawasan Tanjungmulia, Medan, belum lama ini. Konstruksi seksi tol belum rampung, fokus menggenjot tuntasnya pembebasan lahan. 

TRIBUN-MEDAN.com-Tidak satu pun pelepasan tanah yang berada pada proyek pembangunan Tol Binjai hingga Helvetia berdasar grant sultan.

Jika ada tanah berdasar grant sultan di daerah tersebut, maka dapat dipastikan palsu.

Pernyataan itu dikemukakan Ahli Hukum Tanah Adat dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Edy Ikhsan kepada Tribun Medan, Rabu (26/12/2018).

"Pelepasan tanah dari Binjai-Helvetia berdasar pengetahuan hukum dan data-data yang saya miliki, hampir tidak boleh di daerah itu memiliki grant sultan. Pada zaman kolonial, tidak ada grant, karena di daerah itu tanah konsesi perkebunan tembakau," kata Edy saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Tanah konsesi merupakan perjanjian jangka panjang selama 75 tahun, yang dibuat Sultan Deli dengan pengusaha-pengusaha asing zaman dahulu. Karena itu, Edy yakin, sudah dapat dipastikan grant sultan diberikan kepada perseorangan. Sementara, konsesi diberikan kepada perusahaan.

"Di atas tanah konsesi yang sudah diberikan hak konsensi, tidak akan ada yang namanya grand sultan. Saya bersedia dipanggil ke pengadilan untuk menjelaskan hal ini menjelaskan berdasarkan data. Saya bisa kasih tunjuk di daerah-daerah mana saja yang boleh ada grant sultan," ujarnya.

Terungkapnya mafia tanah pada proyek Tol Medan-Binjai berdasar penyelidikan Ditreskrimum Polda Sumut, yang menetapkan empat tersangka, yakni Afrizon yang berprofesi sebagai pengacara, Tengku Awaluddin, Tengku Azan Khan, dan Tengku Isywari yang berperan sebagai ahli waris.

Modusnya, Afrizon nekat memalsukan grant sultan dan seolah-olah surat tersebut dikeluarkan BPN Sumut.

"Fungsi BPN sudah betul melakukan verifikasi benar tidaknya sebuah dokumen hak atas tanah. Termasuk grant sultan yang merupakan salah satu surat tanah yang diberikan Sultan Deli pada masa kolonial," ujarnya.

Edy menjelaskan, setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria dikeluarkan, ada kewajiban agar seluruh pemegang hak termasuk grant sultan dikonversi menjadi sertifikat hak milik (SHM).

Halaman
123
Editor: Liston Damanik
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved