Pemkab Deliserdang Baru Daftarkan 37.660 Orang Warganya ke BPJS Kesehatan

Sesuai target pada tahun 2019 Pemerintah Daerah juga harus sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Pemkab Deliserdang Baru Daftarkan 37.660 Orang Warganya ke BPJS Kesehatan
kolase/net/tribunjabar
BPJS Kesehatan 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Indra Gunawan Sipahutar

TRIBUN-MEDAN.com,LUBUKPAKAM - Hingga saat ini baru 37.660 orang warga Kabupaten Deliserdang yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Mereka dimasukkan dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas III yang tiap bulan iurannya dibayarkan oleh Pemkab.

Hal ini sengaja dilakukan Pemkab mengingat Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sudah tidak berlaku lagi di Kabupaten Deliserdang pascaterbitnya Instruksi Presiden (INPRES) nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kadis Kesehatan Deliserdang, dr Ade Budi Krista mengatakan meski saat ini ada warga kurang mampu yang belum tertampung sebagai peserta BPJS Kesehatan namun tetap bisa mendapatkan pelayanan di Puskesmas.

Disebut kalau untuk tahun 2019 ini Pemkab mengusulkan 157 ribu jiwa bisa ditampung di PBI karena sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 42 Miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dari tahun 2018 yang hanya sebesar Rp 33 Milyar untuk alokasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

"Angka 37.660 itu hingga Desember 2018  terus kita masukkan yang belum menjadi peserta warga yang kurang mampu. Untuk dimasukkan ini kan ada prosesnya, kalau data sudah ada sama kita. Sesuai target pada tahun 2019 Pemerintah Daerah juga harus sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Dengan ini artinya seluruh penduduk yang memang pantas dapat tercover,"ujar dr Ade Rabu, (2/1/2018).

Diakui kalau Pemkab juga sudah mewanti-wanti apabila memang ada warga yang kurang mampu dan kemudian sakit serta belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dapat tetap dijamin.

Hal ini lantaran sudah disediakan biaya tanggap darurat di RSUD Deliserdang sebesar Rp 5 Miliar. Untuk penggunaannya tetap menggunakan prosedur yang berlaku.

Sebelumnya untuk mencapai UHC ini Pemkab sudah membentuk tim percepatan menuju UHC. Di sini banyak pihak yang terlibat mulai dari Staf Ahli Bupati hingga Dinas Sosial dan Disdukcapil bahkan orang BPJS Kesehatan.

Untuk mendapatkan data siapa warga yang berhak menjadi PBI Pemkab menerimanya mulai dari Pemerintah Desa ataupun Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan (TKSK).

Berdasarkan catatan Tribun pertumbuhannya pun lumayan baik meskipun masih jauh dari apa yang sudah ditargetkan oleh Pemkab. Pada tahun 2017 baru sekitar 8 ribuan orang yang dibayarkan Pemkab dan memasuki November 2018 masih diangka 30 ribuan. Berselang hingga akhir tahun 2018 angkanya pun sudah mencapai 37.660 jiwa.

(dra/tribun-medan.com).

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved