Pelantikan PPK Digelar Malam Hari, Ini Penjelasan KPU Deliserdang

Diakui pelaksanaannya juga dilakukan secara dadakan meskipun tahapannya sudah ditetapkan dalam peraturan.

Pelantikan PPK Digelar Malam Hari, Ini Penjelasan KPU Deliserdang
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Ketua KPU Deliserdang, Timo Dahlia Daulay melantik petugas PPK Rabu, (2/1/2019) malam. 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Indra Gunawan Sipahutar

TRIBUN-MEDAN.com,LUBUKPAKAM - Sebanyak 42 orang petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Deliserdang menjalani pelantikan pada tengah malam Rabu, (2/1/2019). Pelaksanaan pelantikan ini dilakukan di gedung aula kantor KPU Jln Karya Jasa Lubukpakam.

Adapun yang melantiknya adalah Ketua KPU Deliserdang, Timo Dahlia Daulay.

Komisioner KPU Deliserdang divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Bobby Indra Prayoga yang dikonfirmasi membenarkan adanya pelantikan ini. Ia menyebut pelaksanaannya dilakukan sekira pukul 20.30 WIB.

Diakui pelaksanaannya juga dilakukan secara dadakan meskipun tahapannya sudah ditetapkan dalam peraturan.

"Kita melakukan pelantikan malam hari karena adanya putusan dari Bawaslu kemarin. Sempat terjadi multitafsir atas adanya putusan Bawaslu. Karena itu kita kemarin kordinasi sama (KPU) yang di Provinsi. Pukul 11.30 WIB baru kita dapat kepastian bahwasanya bisa dilakukan pelantikan dari Provinsi,"ujar Bobby.

Mantan wartawan Deliserdang ini menjelaskan kalau sebenarnya ada 44 orang yang akan dilantik. Namun pada saat itu hanya 42 orang saja yang bisa hadir sementara dua orang lagi sedang berada di luar kota dan tidak diketahui keberadaannya. Disebut kalau dua orang lagi akan dilantik besok Sabtu, (5/1) bersamaan dengan pelantikan Pergantian Antar Waktu Petugas Pemilihan Suara (PPS).

"Kemarin ya undangan untuk PPK yang mau dilantik melalui telepon sajalah. Baru kemudian malam harinya kita berikan undangan secara tertulisnya. Dua orang yang tidak bisa hadir dan ini akan dilantik hari Sabtu bersamaan dengan PAW PPS. Ada 61 orang yang mau dilantik PPS karena ada yang mengundurkan diri dan ada yang meninggal makanya diganti,"kata Bobby.

Sebelumnya KPU Deliserdang sempat digugat ke Bawaslu oleh masyarakat karena pada saat perekrutan untuk tambahan PPK dianggap KPU Deliserdang menyalahi ketentuan. Penambahan petugas PPK dari 3 menjadi 5 orang dilakukan pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan petugas PPK harus 5 seperti pada saat pelaksanaan Pemilukada.

Saat itu KPU Deliserdang sempat mengundang orang lain untuk ikut seleksi menjadi petugas PPK tanpa mengutamakan nomor urut hasil seleksi penerimaan PPK pertama kali. Hal ini dikarenakan adanya keyakinan KPU bahwasanya hal itu boleh dilakukan.

Atas gugatan yang didaftarkan ke Bawaslu itu telah diputus oleh Bawaslu bahwasanya dinyatakan terlapor KPU Deliserdang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme.

Memerintahkan kepada KPU Deliserdang untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme terkait dengan rekrutmen penambahan jumlah anggota PPK pada pemilu 2019. Selain itu memerintahkan kepada KPU Deliserdang untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat tiga hari kerja sejak putusan dibacakan. Dalam tiga poin penting itu diketahui tidak ada disebutkan pembatalan hasil seleksi PPK sehingga orang-orang yang sebelumnya sudah dipilih dapat dilantik.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved