Memasuki 2019, DPRD Pakpak Bharat Sebut Penunjukan Pj Bupati Mendesak

Harapan kami sebagai DPRD supaya segera ditetapkan Pj Bupati. Karena Plh memiliki keterbatasan kewenangan.

Memasuki 2019, DPRD Pakpak Bharat Sebut Penunjukan Pj Bupati Mendesak
Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya
Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni P Berutu 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN,com, SALAK - Kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Pakpak Bharat dalam beberapa waktu terakhir, terus menjadi perhatian serius bagi DPRD Pakpak Bharat.

Sebab, kehadiran Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pakpak Bharat belum mampu menjalankan seluruh kewenangan seorang Bupati atau pun seorang Penjabat (Pj) Bupati.

"Harapan kami sebagai DPRD supaya segera ditetapkan Pj Bupati. Karena
Plh memiliki keterbatasan kewenangan, walau sudah ada surat pendapat hukum dari Depdagri," kata Ketua DPRD Pakpak Bharat, Sonni P Berutu, yang dihubungi Sabtu (5/1/2019).

Menurutnya, kehadiran Pj Bupati Pakpak Bharat sangat penting untuk mengangkat bendahara maupun lainnya di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditampung dalam Rancangan APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 580 miliar lebih.

"Memang sejak disahkan, 28 Desember 2018 lalu, R.APBD masih dievaluasi Gubernur, mungkin minggu depan keluar hasilnya. Tapi bila itu clear, kan butuh dilakukan pengangkatan bendahara, supaya program bisa dilaksanakan. Kewenangan pengangkatan itu tidak bisa dilakukan Plh Bupati. Sehingga penunjukkan Pj Bupati sudah mendesak," jelasnya.

Walaupun setiap kebijakan yang akan dilakukan Pj Bupati harus selalu dilaporkan terlebih dahulu ke Kemendagri, Sonni menilai setidaknya hal tersebut lebih baik dari pada keterbatasan peran Plh Bupati.

Lebih lanjut, Sonni menyebutkan kisruh yang terjadi di Pemkab Pakpak Bharat jangan sampai mengganggu kepentingan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Yang penting Pemkab Pakpak Bharat bisa melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik kedepannya," sebutnya.

Seperti diketahui, kekosongan pimpinan kepala daerah di Kabupaten Pakpak Bharat terjadi setelah Remigo Yolando Berutu, selaku Bupati Pakpak Bharat terjerat kasus suap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 18 November 2018 lalu.

Sedangkan Wakil Bupati Pakpak Bharat, Maju Ilyas Padang telah meninggal dunia pada Februari 2018 lalu. Dan kini Pemkab Pakpak Bharat untuk sementara hanya dipimpin seorang Plh Bupati, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Sahat Banurea.

(ind/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved