Mantan Kepala Desa Sampali Sri Astuti Bantah Jual Tanah PTPN II Rp 1 Triliun

Sri Astuti mengaku hanya menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada warganya untuk bercocok tanam, tidak lebih.

Mantan Kepala Desa Sampali Sri Astuti Bantah Jual Tanah PTPN II Rp 1 Triliun
TRIBUN MEDAN/ALIJA MAGRIBI
Kenakan Kemeja Putih, mantan Kades Sampali Sri Astuti menjalani sidang dugaan Korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Kepala Desa (Kades) Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang Sri Astuti (56) yang didakwa menyelewengkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN-II (Persero) Kebun Sampali dengan luas 604.960,84 meter persegi, mengaku tak pernah bermaksud menjual belikan tanah tersebut kepada warga.

Ia membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Pada persidangan yang berlangsung di ruang Kartika Pengadilan Negeri Medan, Senin (7/1/2019) sore, Sri Astuti mengaku hanya menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada warganya untuk bercocok tanam, tidak lebih.

"Saat pembuatan SKT itu, kepada warga saya bilang bahwasanya tanah itu bukan hak milik namun untuk dikelola saja seperti untuk bercocok tanam dan beternak. Karena lahan itu merupakan milik PTPN II," ungkap Sri Astuti.

Penerbitan SKT itu dilakukan Sri dengan dalih ingin menyejahterakan masyarakatnya. Ia juga menerangkan bahwa telah menyosialisasikan penggunaan lahan tersebut untuk bercocok tanam palawija kepada masyarakat Desa Sampali.

"Dalam rapat-rapat sudah saya sampaikan mengenai hal ini Pak Hakim," kata Sri saat ditanya Hakim Ketua Nazar Efriady.

Ketika ditanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wisnu, soal Jumlah SKT yang telah ia keluarkan kepada warga dan jumlah uang yang ia terima, Sri mengaku lupa.

"Saat itu penyidik bilang, saya harus menyebutkan angka. Karena saat itu saya sedang labil, saya sebutkan saja besarannya Rp 300.000 sampai Rp 500.000 per SKT-nya. Kalau jumlah SKT yang saya terbitkan, saya sudah lupa," tukasnya.

Keterangan Sri pada persidangan tersebut membuat JPU maupun Majelis Hakim Geleng-geleng kepala, Pasalnya penerbitan SKT yang dilakukan Sri semula dengan alasan cocok tanam sementara waktu, kini berupaya dipertahankan warga menjadi milik pribadi. Imbuh Hakim, hal tersebut memicu perpecahan.

Halaman
123
Penulis: Alija Magribi
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved