Pemerintah Daerah Paling Sering Dilaporkan ke Ombudsman Sumut, Terima 220 Laporan di Tahun 2018

Instansi paling banyak dilaporkan adalah BUMN/BUMD dengan 15,9 persen atau 35 laporan, BPN 5 persen atau 11 laporan dan lembaga peradilan 6 laporan

Pemerintah Daerah Paling Sering Dilaporkan ke Ombudsman Sumut, Terima 220 Laporan di Tahun 2018
TRIBUN MEDAN/Liska Rahayu
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan bersama Disdukcapil Provinsi Sumut, KPU, Bawaslu dan Ombudsman membakar 44.337 keping KTP elektronik yang invalid di Kantor Disdukcapil Medan, Selasa (18/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menerima 220 laporan masyarakat sepanjang tahun 2018.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan dari jumlah itu, pemerintah daerah (Pemda) adalah kelompok instansi paling banyak dilaporkan, yakni 43,6 persen atau 96 laporan. Disusul kelompok instansi kepolisian 27,7 persen atau 61 laporan.

“Di urutan berikutnya kelompok instansi paling banyak dilaporkan adalah BUMN/BUMD dengan 15,9 persen atau 35 laporan, BPN 5 persen atau 11 laporan dan lembaga peradilan 2,7 persen atau 6 laporan,” kata Abyadi Siregar, Senin (7/1/2019).

Abyadi menambahkan bahwa dari 220 laporan tersebut, 51,8 persen atau 114 laporan disampaikan langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakikan Sumut di Jalan Majapahit No 2 Medan. Sedang laporan yang disampaikan melalui surat sebesar 44,1 persen atau 97 laporan, melalui media 2,7 persen atau 6 laporan.

"Para pelapor mayoritas berasal dari Kota Medan dengan 66,3 persen atau 146 pelapor, dari Deliserdang 5 persen atau 11 pelapor, disusul dari Langkat dan Nias Selatan masing-masing 5 pelapor atau 2,2 persen," katanya.

“Namun bila dilihat dari keseluruhan, para pelapor ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut sudah ada dari 34 kabupaten/kota se Sumut. Ini menandakan bahwa seluruh masyarakat dari kabupaten/kota se Sumut sudah mengakses Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik,” sambungnya.

Raja Malaysia Kehilangan Tahta setelah Nikahi Mantan Miss Moscow, Begini Kisah Cinta Mereka!

Terungkap Alasan Pengusaha R Rela Bayar Artis Vanessa Angel Rp 80 Juta Sekali Kencan

Lebih lanjut, Abyadi menjelaskan, kalau dilihat dari substansi laporan, maka substansi yang paling banyak dilaporkan adalah kasus kepolisian dengan 27,7 persen atau 61 laporan, disusul kasus agraria/pertanahan dengan 13,1 persen atau 29 laporan, kepegawaian dengan 12,7 persen atau 28 laporan.

Raja Malaysia Kehilangan Tahta setelah Nikahi Mantan Miss Moscow, Begini Kisah Cinta Mereka!

Timbul Lubang Menganga, 4 Warga Kecamatan Medan Barat Diduga Alami Malapraktik Pasca-suntik KB

Kasus pendidikan yang tahun sebelumnya paling banyak dilaporkan, tahun ini justru diurutan ke empat paling banyak dilaporkan dengan 9,5 persen atau 21 laporan. Di bawahnya adalah soal substansi administratif dengan 7,2 persen atau 16 laporan.

Lima Tren Warna Rambut yang Diprediksi jadi Idola di Tahun 2019

Pria Ini Mampu jadi Pengacara Andal Walau Alami Gangguan Hormon Layaknya Lionel Messi

Terkait dengan bentuk maladministrasi yang dilaporkan, maka yang paling banyak dilaporkan adalah maladministrasi dalam bentuk penyimpangan prosedur dengan 42,2 persen atau 93 laporan, disusul penundaan berlarut 39,1 persen atau 86 laporan.

PT PegadaianTargetkan Laba Rp 497 Miliar Pada Tahun 2019

Kombes Dadang Ingin Polsek Tetap Konsisten Lakukan Salat Subuh Berjamah

"Bentuk maladministrasi lainnya adalah penyalahgunaan wewenang sebesar 9,1 persen atau 20 laporan, tidak memberi layanan sebesar 6,3 persen atau 14 laporan dan bentuk maladministrasi tidak patut sebanyak 1,8 persen atau 4 laporan," jelas Abyadi.

(cr9/tribun- medan.com)

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Joseph W Ginting
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved