BPJS Kesehatan Medan: Tidak Ada Rumah Sakit di Medan yang Diputus Kontraknya

Pemutusan itu dilakukan karena puluhan rumah sakit tersebut belum mendapatkan sertifikat akreditasi.

BPJS Kesehatan Medan: Tidak Ada Rumah Sakit di Medan yang Diputus Kontraknya
TRIBUN MEDAN/ Liska Rahayu Warga saat mengisi formulir BPJS di kantor BPJS Kesehatan Medan, Jalan Karya, beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.Com, MEDAN - BPJS Kesehatan mengakhiri kerja sama dengan 65 rumah sakit swasta di berbagai daerah di Indonesia terhitung mulai 1 Januari 2019.

Pemutusan itu dilakukan karena puluhan rumah sakit tersebut belum mendapatkan sertifikat akreditasi.

Namun Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan Ari Dwi Aryani, saat ini tidak ada rumah sakit di Medan yang diputus kerja samanya.

"Per 1 Januari 2019, semua rumah sakit melanjutkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Medan," ucapnya melalui pesan singkat atau SMS, Selasa 8/1/2019).

Namun Ari tidak merinci berapa rumah sakit yang masih menjalin kerja sama tersebut dan bagaimana akreditasi rumah sakit terkait. Sementara itu, staf Humas BPJS Kesehatan Medan Redho Nofanda Abdururoma membenarkan bahwa tidak ada rumah sakit yang diputus kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan.

"Di Medan tidak ada yang diputus.Tapi kalau soal akreditasi, lebih cocok ditanyakan ke Kementerian Kesehatan, kan akreditasi mereka yang keluarkan. Tapi kalau ditanya apakah ada rumah sakit yang masih menjalin kerja sama walau belum akreditasi, ada, tapi apa dasar hukumnya, sudah ada naik di Tribun tadi pagi," ujar Redho saat dihubungi.

Redho mengatakan, hingga Januari 2019, belum ada rumah sakit di Medan yang putus kerjasamanya dengan BPJS Kesehatan. Hal tersebut berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

"Kemarin ada pertemuan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan, membahas rekomendasi rumah sakit untuk tetap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Ada rumah sakit yang belum akreditasi, kemudian direkomendasi untuk tetap lanjut kerja sama. Mereka dikasih waktu sampai Juni 2019 untuk mengurus akreditasi," jelasnya.

Redho menjelaskan, ada 6 nama rumah sakit di Kota Medan yang belum terakreditasi tidak diperpanjang kontraknya dengan BPJS Kesehatan karena rekomendasi Kementerian Kesehatan. Yaitu RS Siti Hajar, RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem, RS Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara, RS Methodist, RSU Lanud dr. Abdul Malik dan RSU Vina Estetika.

Kemudian keluar lagi surat edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK. 03.01/Menkes/768/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Perpanjangan Kerja Sama Rumah Sakit dengan BPJS, rumah sakit tersebut direkomendasikan untuk diperpanjang kontrak kerja sama dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam surat tersebut dinyatakan, dikemudian hari terdapat rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan belum terakreditasi, namun berdasarkan kajian dan pertimbangan tertentu diperlukan untuk memenuhi pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional, Kementerian Kesehatan akan merekomendasikan untuk tetap diperpanjang kontrak kerja sama. Enam rumah sakit yang sebelumnya tidak direkomendasikan untuk diperpanjang, kemudian diperpanjang kontraknya.

"Kemarin kan ramainya karena ada beberapa rumah sakit yang belum terakreditasi tidak diperpanjang kontraknya sama BPJS Kesehatan, karena ada surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Pertama kali surat rekomendasi untuk tidak diperpanjang, keluarlah tuh nama-namanya. Karena ribut di masyarakat, keluar lagi surat dari Kementerian Kesehatan menyatakan bisa kok kerja sama dengan yang belum akreditasi kemarin," jelasnya.

Berdasarkan surat Kementerian Kesehatan tersebut, BPJS Kesehatan kemudian memperpanjang kontrak dengan keenam rumah sakit yang belum akreditasi tersebut. Sementara itu, saat ini BPJS Kesehatan Medan secara keseluruhan tetap memperpanjang kontrak dengan 47 rumah sakit di Kota Medan.

"Untuk rekomendasi rumah sakit mana saja yang tetap bisa kerja sama dengan BPJS Kesehatan itu dari Kementerian. Kenapa enggak kerja sama, kenapa enggak direkomendasikan, itu sebenarnya Kementerian Kesehatan. BPJS Kesehatan hanya tindak lanjut saja," pungkasnya.

(cr5/tribun-medan.com)

Penulis: Liska Rahayu
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved