Direktur RSUD Deliserdang Jamin tak Ada Lagi Kejadian Serupa Nenek Darmina

Hal ini mengingat anggaran sebesar Rp 42 Miliar telah dialokasikan untuk jaminan kesehatan masyarakat.

Direktur RSUD Deliserdang Jamin tak Ada Lagi Kejadian Serupa Nenek Darmina
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN SIPAHUTAR
Direktur RSUD Deliserdang, dr Hanif Fahri SpKJ ketika diwawancarai wartawan Selasa, (8/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Indra Gunawan Sipahutar

TRIBUN-MEDAN.com,LUBUKPAKAM - Direktur RSUD Deliserdang, dr Hanif Fahri SpKJ memberikan jaminan bahwasanya tidak akan ada lagi masalah seperti yang dialami oleh nenek Darmina di Deliserdang.

Ia meminta agar media juga ikut mem-backup masalah ini dengan menginformasikan dan memberikan penjelasan bahwasanya Pemkab telah berkomitmen pelayanan terhadap masyarakat khususnya yang kurang mampu tetap akan dijamin.

Hal ini mengingat anggaran sebesar Rp 42 Miliar telah dialokasikan untuk jaminan kesehatan masyarakat.

"Jadi sekarang akan dibentuk tim di rumah sakit. Jadi jika memang ada warga yang kurang mampu nanti dan belum mempunyai BPJS maka akan dibantu oleh pihak rumah sakit untuk pengurusannya. Jadi tidak pihak keluarganya lagi yang mengurusnya akan kita bantu supaya cepat dapat kartunya. Tapi itu hanya ada di RSUD dan hanya untuk pasien yang sedang dirawat. Kalau yang dari luar silahkan mengurus sendiri. Ini akan kita sampaikan hingga ke jajaran bawah,"kata dr Hanif Selasa, (8/1/2018).

Mengenai nenek Darmina Hanif menyebut kalau persoalan itu sudah selesai karena nenek Darmina tidaklah membayar tagihan secara keseluruhan sebab ada kebijakan yang ia keluarkan. Ia menganggap kalau nenek Darmina sebelumnya merupakan pasien umum.

Sebelumnya diberitakan warga kurang mampu yang ada di Kabupaten Deliserdang mulai merasakan dampak dari telah dihapuskannya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Deliserdang. Penghapusan Jamkesda karena semua jaminan kesehatan warga sudah diintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

Salah satu yang merasakan dampak dari penghapusan Jamkesda itu adalah Darmina (60) seorang nenek yang tinggal di Kelurahan Lubukpakam III Kecamatan Lubukpakam. Ia terkena dampak dari penghapusan Jamkesda yang hanya ada di Deliserdang karena tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Informasi yang dikumpulkan Darmina sebelumnya sempat dirawat di RSUD Deliserdang selama 4 hari. Setelah diperbolehkan pulang oleh dokter keluarganya pun kemudian ditagih biaya pengobatan sebesar Rp 2.285.000. Hal ini pun dibenarkan oleh anak kandungnya, Rp Ahmad ketika ditemui Tribun.

"Masuk rumah sakit sejak hari Jum,at dan tadi malam baru pulang (Senin malam). Kami orang tidak mampu bapak saya pun sudah sakit-sakitan. Makan ibu kami selama ini mengandalkan dari kami anak-anaknya sajanya. Selama ini kalau berobatkan pakai Jamkesda, modal KTP sama KK saja sudah bisa. Maunya kami daftar BPJS Kesehatan cuma untuk masalah bayaran perbulannya ini cemana. Harusnya yang tidak mampu ini dapatlah BPJS yang dari pemerintah," ujar Ahmad.

(dra/tribun-medan.com)

Penulis: Indra Gunawan
Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved